Breaking News:

Banjir Jakarta

Pemprov DKI Siapkan Dana Rp 160 Miliar Untuk Bebaskan Lahan di 4 Wilayah di Sekitar Sungai Ciliwung

Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 160 miliar, untuk membebaskan 118 bidang tanah, di sekitar Sungai Ciliwung di 4 wilayah.

Warta Kota/Dwi Rizki
Kondisi Aliran Kali Ciliwung di wilayah Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2019). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 160 miliar, untuk membebaskan  118 bidang tanah, di sekitar Sungai Ciliwung.

Pembebasan lahan ini adalah bagian dari upaya normalisasi sungai, yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kalau untuk upaya normalisasi, pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Tapi kalau untuk sodetan Sungai Ciliwung, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf pada Sabtu (4/1/2020).

Wilayah terkena

Juaini mengatakan, 118 bidang lahan itu berada di empat kelurahan, yakni Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Dana pembebasannya, katanya, diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020.

“Setelah dibebaskan, setelah itu kami serahkan kepada BBWSCC untuk normalisasi, berikut pembangunan fisiknya seperti sheetpile,” ujar Juaini.

Menurut dia, pembebasan  118 bidang tanah itu sebetulnya dilakukan pada 2019 lalu. Namun karena terkendala defisit anggaran, akibat dana bagi hasil (DBH) Rp 6,4 triliun dari pemerintah pusat ditunda, DKI kemudian merasionalisasi APBD.

Tahun ini Pemprov DKI telah mengalokasikan dana sekitar Rp 800 miliar untuk rencana pembebasan lahan di sejumlah titik.

Pembebasan lahan itu tidak hanya untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung, tapi juga ada rencana pembangunan waduk di berbagai wilayah Jakarta.

“Seperti pembangunan Waduk Dukuhatas Rp 84 miliar, Lebakbulus Rp 37 miliar, tambahan fasilitas di Waduk Pondonranggon Rp 10 miliar dan sebagainya,” kata Juaini.

Dia tak menampik ada beberapa warga yang membangun hunian di lahan negara, di sekitar Sungai Ciliwung. Namun dia membantah pemerintah akan melakukan penggusuran.

Kata dia, DKI lebih mengedepankan upaya relokasi warga ke rumah susun terdekat, dibanding menggusur mereka tanpa memberikan solusi hunian baru.

“Untuk relokasi nanti ranahnya pejabat wilayah seperti camat dan lurah untuk koordinasinya,” katanya.

Pemprov DKI Pastikan Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung Tanggung Jawab Pusat

Ketua DPRD DKI Bilang Normalisasi Sungai Lambat karena Anies Ogah Gusur Warga Sesuai Janji Kampanye

DAFTAR 30 Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Jabodetabek, Paling Banyak karena Terseret Arus

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: AC Pinkan Ulaan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved