Survei Kemenag

FKUB DKI Jakarta Merasa Terganggu dengan Survei Kemenag Soal Kerukunan Beragama Tidak Sesuai Fakta

Soalnya, pekerjaan Kantor Kemenag di tingkat provinsi/kota/kabupaten disamakan dengan KUB.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Joko Supriyanto
Ilustrasi. Umat Hindu dari Pura Wira Satya Bhuana, Petojo, Jakarta Pusat, mengarak ogoh-ogoh, Rabu (6/3/2019). Pawai ogoh-ogoh ini sebagai bentuk pengusiran aura jahat sebelum melakukan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Kamis (7/3/2019). 

Adapun, IKU merupakan penilaian (assessment) kinerja Kemenag terhadap pekerjaan yang diemban masing-masing Kantor Kemenag di tingkat provinsi/kota/kabupaten.

“Kami menyayangkan IKU tampil dalam presentasi ini (KUB), padahal IKU merupakan tanggung jawab pejabat kepada atasannya,” kata Ketua FKUB DKI Jakarta Dede Rosyada saat jumpa pers di kantornya pada Senin (23/12/2019) siang.

 Ambisi Besar Marko Simic Bersama Persija Jakarta Menghadapi Liga 1 2020

Dede mengatakan, hasil survei mengenai IKU itu didapat setelah peneliti dari Kemenag mendatangi kantor FKUB untuk memberikan klarifikasi pada Rabu (18/12/2019) lalu. Dalam kesempatan itu, FKUB juga mempertanyakan hasil penelitian IKU disamakan dengan indeks KUB.

“Ini benar-benar telah mengusik pemerintah daerah, tidak hanya di DKI tapi juga daerah lainnya,” jelasnya.

Dede memandang ada masalah dalam pengembangan indikator dan pengambilan sampel dalam penilaian IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah di bidang kerukunan. Secara sekilas berbagai keunikan daerah menjadi indikator salah satu variabelnya, sehingga kemungkinan tidak dapat diandalkan (reliable) untuk daerah lain.

“Justru beberapa indikator lainnya yang daerah tertentu diuntungkan, sementara daerah lain dirugikan,” ujarnya.

Selanjutnya persoalan lain adalah teknik pengambilan sampel yang konon dalam laporan dinyatakan secara random, tapi sangat disayangkan tidaak mewakili berbagai variasi sosial di masyarakat. Faktanya hanya mewakili perasaan semua orang atau banyak orang yang ada di masyarakat.

 Anak Ular Kobra Kini Menjamah Di Permukiman Warga Kampung Rambutan

“Kami menyarankan agar berbagai masallah survei tersebut dapat diperbaiki untuk masa mendatag, sehingga akseptibilitas hasil survei bisa memperoleh legitimasi publik,” jelasnya.

Kementerian Agama melalui Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat menyebut indeks KUB nasional mencapai 73,83. Sementara untuk posisi DKI Jakarta berada di urutan 27 dari 34 provinsi dengan poin 71,3.

Survei itu dilakukan pada 16-19 Mei 2019 dan 18-24 Juni 2019 lalu. Ada 13.600 responden dari 136 kota/kabupaten dari 34 provinsi di Indonesia.

Metode survei dilakukan secara acak berjenjang dengan margin of error sekitar 4,8 persen. Hal yang disorot Kementerian Agama adalah toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama. 

 Saat Ahmad Dhani Bebas, Keluarga dan Kerabat akan Gelar Syukuran Sederhana

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved