Pilkada Depok 2020

BAWASLU Depok Incar ASN Nakal dan Para Paslon Yang Gunakan Fasilitas Negara Selama Pilkada 2020.

BAWASLU Depok Incar ASN Nakal dan Para Paslon Yang Gunakan Fasilitas Negara Selama Pilkada 2020.Simak selengkapnya di dalam berita ini.

WARTA KOTA/VINI RIZKI AMELIA
Ketua Bawaslu RI, Abhan berfoto bersama jajaran Bawaslu Jabar dan Depok saat mengecek kesiapan ujian CAT Pamwascam Bawaslu Depok di SMA Muhammadiyah 2, Beji Timur, Depok, Jumat (13/12/2019). 

UNTUK kesekian kalinya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tak terlibat dalam politik praktis pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Peringatan ini juga berlaku bagi para calon wali kota dan wakil wali kota khususnya petahana atau incumbent.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengatakan, pengawasan ini lebih ke penggunaan fasilitas negara dan basis konstituen para calon wali dan wakil wali kota dari incumbent.

Atlet Goalball Indonesia Arief Setiawan : Goal Ball Sangat Berdampak Sekali Buat Kehidupan Saya

"Untuk pengawasan ini kami (Bawaslu Depok) merangkul kaum milenial di seluruh Depok untuk mengawasi perhelatan Pilkada 2020 nanti, sekarang ini sudah tahapan," kata Luli di Wisma Hijau, Kecamatan Cimanggis, Depok, Kamis (19/12/2019).

Selain merangkul kaum milenial, Luli juga mempersilakan masyarakat Depok untuk melaporkan ke Bawaslu bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para calon wali dan wakil wali kota di Pilkada nanti.

Tapi pelaporan yang diberikan sambung Luli harus ada bukti otentik berupa datang ke Bawaslu dan mengisi form A sebagai bahan data Bawaslu.

"Kami menunggu masyarakat Depok bila ada yang lapor kecurangan dan pelanggaran selama Pilkada Depok. Nantinya akan ditindak lanjuti," tutur Luli.

Pelapor pelanggaran, kata Luli, baik itu dari kaum milenial maupun masyarakat, Bawaslu Depok akan menjamin keselamatan dan keamanan pelapor .

"Dijamin keselamatan dan kita akan keep (menjaga kerahasiaan)," paparnya.

Setelah Resmi 68 Masuk Pasar Metro Atom, Pemkot Jakpus Tutup Pendaftaran

Sementara itu, terkait pelanggaran ASN yang mendukung salah satu calon di pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Luli mengaku pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Untuk terkait sanksi yang akan diberikan kepada ASN, hal tersebut dikatakan Luli merupakan kewenangan dari KASN.

"KASN yang berikan sanksi, kita hanya melaporkan saja," ujarnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved