Ibu Kota Pindah

Jokowi Bilang Membangun Ibu Kota Baru Harus Bagi-bagi Proyek, Kalau Tidak APBN Habis

PRESIDEN Jokowi menyebut pembangunan ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur, memang perlu dibagi-bagi ke pihak swasta.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). 

"Artinya yang lain berupa apa? Ya berupa hutan yang akan kami perbaiki," jelas Jokowi.

Bakal Ada Provinsi Anyar di Ibu Kota Baru, Kawasan Pemerintahan Bakal Diatur oleh City Manager

Langkah perbaikan hutan, kata Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyiapkan kebun bibit tanaman seluas 100 hektare di kawasan ibu kota baru.

"Kami ingin memperbaiki karena sudah banyak yang rusak, yang akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini," beber Jokowi.

Terkait masih adanya lokasi bekas pertambangan di kawasan ibu kota, Jokowi menegaskan, hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi.

Kasus Asuransi Jiwasraya Gagal Bayar, Sri Mulyani Minta Polisi dan KPK Turun Tangan

"Itu kewajiban mereka (reklamasi), hati-hati loh, itu kewajiban."

"Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, bisa langsung kami cabut (izinnya)."

"Jangan dibolak-balik, sejak dulu wajib hukumnya," tegas Jokowi.

Megawati Bakal Turun Tangan Tentukan Calon Wali Kota Solo, Gibran-Achmad Purnomo Kemungkinan Duet

Sementara, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya akan menguntungkan para pengusaha pemilik izin lahan konsesi.

Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengatakan, sebagian besar lahan yang akan menjadi lokasi berdirinya ibu kota baru dikuasai oleh sejumlah pengusaha.

"Maknanya, negosiasi pemerintah menggunakan uang rakyat Rp 466 triliun akan terjadi bukan dengan rakyat, tapi untuk pemilik konsesi."

Rapor KPK Jilid IV: Jerat 608 Koruptor dan Selamatkan Rp 18,15 Triliun Uang Negara

"Siapa yang diuntungkan? Mereka. Untuk para oligarki, para pemilik konsesi," kata Merah dalam diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019).

Merah menuturkan, sebanyak 148 dari 162 izin konsesi merupakan lahan pertambangan, dan tidak sedikit yang meninggalkan lubang-lubang bekas pertambangan yang masih menganga.

Menurut Merah, hal itu membuka peluang adanya negosiasi antara pemerintah dan pemilik lahan, dalam merevitalisasi area-area lubang tambang tersebut.

Mafia Perumahan Syariah Diduga Jalan-jalan ke Luar Negeri Pakai Uang Korban, Catut Nama Muhammadiyah

"Jadi yang diuntungkan dari proses ini bukan rakyat, tapi para pemegang konsensi."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved