Dua Calon Anggota Dewan Pengawas Ini Disambut Baik Pegawai KPK, ICW Tolak Siapapun Pilihan Jokowi

PEGAWAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik wacana mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dan hakim Albertina Ho menjadi calon anggota Dewan Pengawas.

"WP (Wadah Pegawai) KPK menyambut baik jika dua nama yang beredar, yaitu Pak Artidjo Alkostar dan Ibu Albertina Ho, akan menjadi dewan pengawas yang ditunjuk Presiden Jokowi."

"Tentu saja jika itu benar, akan menjadi hal positif."

• KPK Sudah Jerat Anak Buah Kepala Daerah yang Punya Rekening di Kasino Luar Negeri

"Karena masyarakat sudah mengenal rekam jejak, integritas, dan sikap antikorupsinya," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Yudi menuturkan, sosok Artidjo Alkostar merupakan momok menakutkan bagi para koruptor.

Sebab, selama berkarier, Artidjo tak segan menghukum berat para koruptor.

• Jokowi: Simpan Uang Kok di Kasino?

"Namun karena dewan pengawas ada lima orang, maka seharusnya anggota dewan pengawas yang lain tentu juga harus mempunyai integritas yang sama."

"Sehingga menjalankan perannya dengan baik," kata Yudi.

Terlebih, kata dia, kewenangan dewan pengawas sangat besar, yaitu bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

• FOTO-FOTO Jokowi Kunjungi Lokasi Ibu Kota Baru, Mobil Menteri Sempat Terperosok di Pinggir Jurang

Lalu, memberi izin atau tidak terhadap kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK.

Selanjutnya, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Serta, menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

• BOCORAN Anggota Dewan Pengawas KPK, Ada Ketua Jilid Satu Hingga Hakim yang Paling Ditakuti Koruptor

"Sehingga kewenangan ini menjadikan dewan pengawas mempunyai kewenangan yang cukup besar di KPK."

"Bukan hanya ikut dalam proses penyidikan, tetapi juga harus berani melakukan pemeriksaan etik terhadap lima pimpinan KPK."