KPK Gelar 87 Kali Operasi Tangkap Tangan pada 2016-2019, Jadi Pembuka Jalan ke Perkara Lain

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT) pada periode 2016-2019.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Kayat, hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Kalimantan Timur, mengenakan rompi oranye dan diborgol saat dibawa ke ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019). Kayat terjaring OTT KPK atas kasus suap saat menerima uang senilai Rp 100 juta dari Rosa dan Jhonson di PN Balikpapan. 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT) pada periode 2016-2019.

Dari operasi senyap itu, lembaga anti-rasuah telah menjerat 327 orang sebagai tersangka.

"Selama empat tahun ini, KPK telah melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT)."

Rapor KPK Jilid IV: Jerat 608 Koruptor dan Selamatkan Rp 18,15 Triliun Uang Negara

"Dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, kata Saut, tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok.

Menurutnya, lembaga anti-rasuah selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain.

Sindikat Mafia Perumahan Syariah Tipu 3.680 Korban, Kemenag: Dapat Upahnya di Pengadilan Akhirat

"Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana perimbangan keuangan daerah."

"KPK kemudian menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang diduga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018," ucap Saut.

Juga, dalam OTT perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola dan 11 anggota DPRD di provinsi yang sama.

Begini Modus Kepala Daerah Simpan Duit di Kasino Luar Negeri, Jumlahnya Sampai Rp 50 Miliar!

Selain itu, pengembangan dari OTT yang lain dalam perkara KONI.

Selain barang buktinya yang mencapai Rp 7,4 miliar, perkara ini ikut menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang diduga menerima sejumlah uang.

"Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan, membuat praktik suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT."

Kivlan Zen Jadi Tahanan Rumah, Kediamannya di Kelapa Gading Sudah Disewakan

"Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional," tegas Saut.

Oleh karena itu, Saut pun meyakini OTT selalu bisa menjadi petunjuk yang mengungkap kasus-kasus lain, dan sampai saat ini selalu terbukti di pengadilan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved