Kasus Asuransi Jiwasraya Gagal Bayar, Sri Mulyani Minta Polisi dan KPK Turun Tangan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Sri Mulyani mengaku mengendus ada tindakan kriminal dalam kasus Jiwasraya, sehingga butuh penanganan aparat kepolisian.

"Kita menengarai di situ ada hal-hal yang sifatnya kriminal."

• Jelang Pergantian Pimpinan, Saut Situmorang Berharap Jokowi ke KPK dan Ngobrol dengan Penyidik

"Maka kita akan minta aparat penegak hukum lakukan penanganan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Tidak hanya akan menggandeng kepolisian, Sri Mulyani mengaku juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat.

"Tentu dalam hal ini dari data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum, akan kami sampaikan ke Kepolisian dan Kejaksaan."

• Nama-nama Calon Dewan Pengawas KPK Beredar, Saut Situmorang Tak Mau Terjebak Portofolio

"KPK juga tadi dimintakan," katanya.

Menurut eks direktur pelaksana Bank Dunia ini, kepastian terhadap penyelesaian kasus Jiwasraya dapat memberikan suasana kondusif di industri asuransi Tanah Air.

"Bagaimana kita menanganinya, kita berharap bisa lakukan langkah komprehensif dari semua tadi."

• 12 Pegawai KPK Hengkang Setelah UU 19/2019 Berlaku, Pemerintah Diminta Segera Cari Jalan Keluar

"Sehingga juga bisa berikan kepastian kepada industri dan pemegang polis," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan, langkah penyelesaian tersebut supaya memberikan sinyal yang jelas dan tegas, bahwa pemerintah dan DPR tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan korporasi.

"Juga untuk memberikan kepastian ke investor kecil, pemegang polis dalam hal itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

• Jokowi Minta PSSI Benahi Besar-besaran Kompetisi Sepak Bola Indonesia Jelang Piala Dunia U-20 2021

Sri Mulyani dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Selain itu, bersama Komisi VI karena persoalan corporate governance, masalah isu perusahaannya dan bagaimana sampai terjadinya masalah ini," tuturnya.