Pelantikan Presiden

Irwannur Pemilik Nissan Terra B1 RI Adalah Raja Pulau Buru Keturunan ke-21

Irwannur Latubual dianggap menghalangi pejabat negara yang akan menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di DPR.

istimewa
kiri - Irwannur Latubual Raja Pulau Buru dengan pakaian adat, kanan- para tokoh adat Pulau Buru minta Irwannur dibebaskan 

"Begitu juga dengan pasal pemalsuan akta otentik tidak jadi diterapkan kepada Irwannur. Jeratan UU Dikti juga akhirnya dihilangkan dan beliau hanya dijerat UU Darurat karena kepemilikan dua buah parang yang ditemukan di dalam mobilnya," tambah Hasni.

"Ini artinya yang bersangkutan bukanlah profesor gadungan seperti pemberitaan yang beredar selama ini, seperti dugan polisi sebelumnya, Gelar profesor dan doktor benar didapatnya dan produk dari universitas yang ada di luar negeri dan dalam negeri," kata Hasni kepada Warta Kota, Minggu (15/12/2019).

Selain itu dalam kasus ini Hasni menilai UU Darurat yang diterapkan penyidik ke Irwannur sangat tidak tepat. Sebab parang yang ditemukan itu, ada di dalam mobil dan tidak akan digunakan. Selain itu, parang itu adalah parang adat dari Pulau Buru, yang merupakan benda pusaka," kata Hasni.

Karena sebagai anak adat dari Pulau Buru, parang melekat pada Irwannur. "Apalagi beliau merupakan keturuan ke 21 Raja Bual Taun Pulau Buru, Maluku. Sehingga parang yang dibawa beliau adalah benda pusaka sebagai raja," kata Hasni.

Hal itu katanya dibuktikan dari silsila kerajaan adat yang didapat dan semuanya sudah dijadikan alat bukti meringankan ke penyidik.

"Atas dasar itu semua, sebenarnya tidak ada lagi alasan penyidik menahan Pak Irwannur," katanya.

Anggota Tim Kuasa Hukum Irwannur lainnya, Fredi Moses Ulemlem mengatakan pihaknya sudah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya sejak beberapa pekan lalu. "Dan sampai kini penangguhan penahanan, belum juga dikabulkan penyidik," kata Fredi, Minggu (15/12/2019).

Bahkan menurut Fredi penerapan UU Darurat Pasal 2 Ayat 1 kepada kliennya, sangat tidak tepat.

"Kami sempat berdiskusi dengan penyidik atas pasal yang diterapkan. Kami mengatakan bahwa parang yang dibawa klien kami tidak termasuk dalam senjata tajam yang dimaksud UU ini di ayat 1," kata Fredi.

Hal itu katanya sesuai dengan ayat 2 pasal 2 UU Darurat yang menyebutkan bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk dalam barang-barang diantaranya alat pertanian atau benda pusaka.

"Nah, parang yang dibawa klien kami adalah termasuk benda pusaka. Karena parang adat bagi anak Pulau Buru melekat padanya, apalagi beliau sebagai Raja keturunan ke 21," kata Fredi.

Atas dasar itu kata Fredi, penyidik sempat meminta pihaknya menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan. "Lalu kami hadirkan dua tokoh adat dari Pulai Buru serta seorang akademisi. Mereka sudah diperiksa penyidik beberapa waktu lalu," kata Fredi.

Dengan kesaksian mereka kata Fredi, diharapkan penyidik menghentikan kasus ini. "Karena tidak ada unsur pidana sesuai UU Darurat yang bisa diterapkan ke klien kami. Tokoh adat sudah memastikan dan menjelaskan bahwa parang yang dibawa klien kami, adalah benda pusaka atau benda adat yang pasti dimiliki sebagai anak laki-laki di Pulau Buru. Apalagi klien kami adalah keturunan Raja," katanya.

Seperti diketahui Irwannur Latubual (39), diamankan dari Hotel Rafles, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2019) lalu, bertepatan dengan acara pelantikan Presiden dan Wapres terpilih di DPR.

Ia diamankan karena mobil Nissan Terra B 1 RI, miliknya yang diparkir di hotel itu menghalangi pejabat negara yang akan menghadiri pelantikan Presidem dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu didalam mobil didapati dua buah parang.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved