Kontroversi Semua Pegawai KPK Jadi ASN, Menpan RB: Langsung Beralih Status, Pengamat: Butuh 2 Tahun

"Semualah, langsung (beralih status). Masak nyicil. Enggak ada," MenPan RB Tjahjo Kumolo

Kontroversi Semua Pegawai KPK Jadi ASN, Menpan RB: Langsung Beralih Status, Pengamat: Butuh 2 Tahun
Warta Kota/Henry Lopulalan
Aksi 'Pemakaman KPK' yang digelar pegawai KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) malam. 

"KPK itu kan penegak hukum, jika gajinya itu tidak mencukupi, sebagaimana grading yang ada dalam ASN, itu kita rawan akan godaan," kata Jasin saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Adapun, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari juga pernah menyoroti posisi KPK yang kini berada di rumpun eksekutif.

"Sebagai rumpun eksekutif, maka KPK tentu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengawas," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2019).

Tak menutup kemungkinan, kata Feri, dua aspek itu membuat KPK semakin tidak independen.

Pengakuan Pelaku Persekusi 2 Anggota Banser NU: Awalnya Saya Emosi Lihat Seragam Loreng Tentara

Menurut Feri, pegawai KPK juga rentan dikendalikan dan disusupi kepentingan pihak tertentu jika nantinya mereka menjadi ASN.

Menjauh dari prinsip UNCAC

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, Indonesia semakin tidak patuh dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) akibat UU KPK hasil revisi ini.

"Apakah Indonesia telah comply (patuh)? Menjunjung tinggi sebagai pihak yang meratifikasi UNCAC? Dengan perubahan UU KPK itu makin jauh panggang dari api," kata Laode di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Laode, Indonesia seharusnya mengikuti berbagai prinsip dan norma yang ada di dalam UNCAC.

Misalnya, UNCAC mengatur bahwa lembaga antikorupsi di suatu negara harus independen, bebas dari pengaruh manapun.

Dengan adanya UU KPK hasil revisi yang membuat KPK berada di bawah lingkup eksekutif, Laode menyebut independensi KPK berisiko terancam.

Tak Cuma Menu Istimewa Kalkun, Presenter Astrid Tiar juga Rayakan Natal dengan Tradisi Tukar Kado

"Dulu KPK kita itu independen, sudah comply, sekarang kita ubah menjadi tidak independen. Berarti kita enggak comply lagi dengan UNCAC. KPK itu dibuat sebelum UNCAC itu dibentuk," kata Laode.

"Konvensi UNCAC itu banyak melihat salah satunya ICAC Hong Kong dan KPK waktu itu. Sehingga memang dilihat modelnya secara internasional, KPK salah satunya yang baik," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Laode, pada tahun 2012 lalu sekitar 80 negara berkumpul di Jakarta dan melahirkan Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies.

Salah satunya menegaskan soal prinsip independensi lembaga antikorupsi di suatu negara.

Laode berpandangan bahwa independensi yang kuat itu merupakan kondisi yang diperlukan mengingat kejahatan korupsi bukan kejahatan biasa.

"Karena yang dilawan kejahatan korupsi itu penguasa, apakah legislatif, eksekutif bahkan yudikatif," tutur Laode.

Sejumlah lembaga antikorupsi yang tergabung dalam konvensi antikorupsi PBB itu sebelumnya juga menyoroti independensi KPK yang berisiko tergerus.

Mereka menyinggung UNCAC yang ditandatangani pada 2003 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Ini 12 Klub Lolos Babak 32 Besar Liga Europa, Termasuk Arsenal yang Main Imbang Lawan Standard Liege

"Pasal 6 dan 36 dari UNCAC mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan antikorupsi khusus dalam mencegah korupsi dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang harus diberikan kemandirian yang diperlukan dan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya," tulis Koalisi UNCAC dikutip dari situs resmi UNCAC.

Koalisi UNCAC melanjutkan, mereka mengakui prestasi KPK dalam hal membongkar kasus korupsi.

Apalagi banyak kasus yang melibatkan pengusaha, lembaga peradilan, anggota legislatif, pejabat pemerintah, hingga tokoh politik senior.

Koalisi UNCAC juga memuji upaya pencegahan yang telah dilakukan KPK yang disebutnya telah menyelamatkan kekekayaan negara dalam jumlah besar.

Koalisi UNCAC pun menyoroti sejumlah poin dalam UU KPK hasil revisi yang dianggap bermasalah antara lain kedudukan KPK sebagai cabang lembaga eksekutif, keberadaan dewan pengawas, serta proses kilat pembuatan UU KPK.

"Kami menyerukan kepada (lembaga) eksekutif dan legislatif Indonesia untuk menegakkan 'The Jakarta Principles' pada independensi dan efektivitas lembaga antikorupsi," kata mereka.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN dan Risiko Terganggunya Independensi",  Penulis : Dylan Aprialdo Rachman

Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved