Kontroversi Semua Pegawai KPK Jadi ASN, Menpan RB: Langsung Beralih Status, Pengamat: Butuh 2 Tahun

"Semualah, langsung (beralih status). Masak nyicil. Enggak ada," MenPan RB Tjahjo Kumolo

Kontroversi Semua Pegawai KPK Jadi ASN, Menpan RB: Langsung Beralih Status, Pengamat: Butuh 2 Tahun
Warta Kota/Henry Lopulalan
Aksi 'Pemakaman KPK' yang digelar pegawai KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) malam. 

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebutkan, seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan berstatus sebagai aparatur sipil negara ( ASN) begitu pimpinan baru KPK dilantik.

"Semualah, langsung (beralih status). Masak nyicil. Enggak ada," ujar Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Menunggu ditetapkan ada proses dengan undang-undang pelantikan pimpinan baru yang sudah aturan baru," lanjut dia.

Politikus PDIP: Pimpinan Saja Dilawan oleh Wadah Pegawai KPK, Apalagi Dewan Pengawas

NAMA-nama Calon Anggota Dewan Pengawas KPK Beredar di WhatsApp, Ada Politikus Hingga Wartawan

Tjahjo menambahkan, nantinya kinerja dan penggajian pegawai KPK mengacu pada Undang-Undang ASN.

Meski demikian, aturan kinerja ASN di masing-masing lembaga akan disesuaikan dengan tempat kerja masing-masing.

"Kan mereka punya (aturan) masing-masing lembaga beda. Antara KPK dan Ombudsman saja beda, KPK (pegawainya) ASN, Ombudsman tidak," lanjut dia.

Posisi pegawai KPK beralih status menjadi ASN ini imbas dari adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 1 Ayat (3) berbunyi,

FAKTA Kedekatan Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh, Ini Pengakuan yang Jujur

"Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini"

Kemudian, terdapat pula ketentuan pada Ayat (6) yang berbunyi,

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara"

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved