Berita Bekasi

Warga Bekasi Buat Petisi ke Pemerintah Pusat Agar Kartu Sehat Berbasis NIK Diperbolehkan

Ratusan warga Bekasi membuat petisi agar pemerintah pusa tidak jadi hapus Kartu Sehat berbaris NIK

Warga Bekasi Buat Petisi ke Pemerintah Pusat Agar Kartu Sehat Berbasis NIK Diperbolehkan
Wartakotalive/Muhammad Azzam
Ratusan warga Kota Bekasi melakukan aksi protes dengan melakukan petisi di Icon Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/12/2019). 

BUNTUT rencana penghapusan Jamkesda dan Kartu Sehat di Bekasi, membuat ratusan warga membuat petisi.

Ratusan warga Kota Bekasi melakukan aksi protes dengan melakukan petisi di Icon Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/12/2019).

Mereka meminta agar Pemerintah Pusat memperbolehkan keberadaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kepependukan (KS-NIK) Kota Bekasi.

Mereka juga memberi dukungan Pemerintah Kota Bekasi terutama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk tetap mempertahankan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam produk Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kepependukan (KS-NIK).

UPDATE Wali Kota Bekasi Pastikan Layanan Kartu Sehat Tetap Ada, Uji Materi di MK dan MA Ditolak

Sebab, dalam perjalanannya Kartu Sehat yang menjadi andalan warga Kota Bekasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis tanpa iuran seperti BPJS Kesehatan.

Koordinator aksi yang mengatasnamakan Forum Pemuda Pemudi Pejuang Kartu Sehat Bekasi, Syahrul Ramadhan mengatakan aksi ini atas keinginan warga Kota Bekasi yang tidak ingin KS-NIK dihilangkan.

Sebab, banyak dari masyarakat Kota Bekasi tak memiliki uang untuk membayar iuran BPJS.

Ratusan warga Kota Bekasi melakukan aksi protes dengan melakukan petisi di Icon Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/12/2019).
Ratusan warga Kota Bekasi melakukan aksi protes dengan melakukan petisi di Icon Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (11/12/2019). (Wartakotalive/Muhammad Azzam)

Kemudian jika produk Kartu Sehat ini mempunyai nilai-nilai luhur dalam butir Undang-Undang 1945 sebagaimana yang di cita-citakan para pendiri bangsa.

"Dimana selain pendidikan, kesehatan gratis adalah hak bagi warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali Kota Bekasi, jadi saya tegaskan jangan kebiri kesehatan gratis," kata Syahrul dalam keterangannya.

Kartu Sehat Diberhentikan Januari 2020, DPRD Kota Bekasi: Dari Dulu Sudah Diingatkan Tidak Boleh

Menurut Syahrul, program yang telah berjalan sejak tahun 2012 silam ini telah menyelamatkan kematian dini.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved