Ujian Nasional Dihapus
VIDEO : Ujian Nasional Dihapus Mulai 2021, Begini Tanggapan Wapres Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi rencana Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional mulai tahun 2021 mendatang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tetap membutuhkan alat ukur kualitas pendidikan meskipun nantinya ujian nasional ( UN) dihapus.
Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin menanggapi rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menghapuskan UN.
Rencananya, UN akan diganti dengan keterampilan nilai.
"Saya kira karakter nilai penting, karena pendidikan selain melahirkan, memiliki kompetensi juga memiliki integritas maka termasuk tata nilai," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
"Tetapi yang mengganti UN itu kan (semestinya) alat ukur untuk mengukur standar daripada anak didik dari berbagai tingkatan," ujar Ma'ruf.
Menurut dia, kalau mau mengganti UN harus ada alat ukur yang efektif. Dengan demikian, pengganti itu dapat mengukur tingkat standar pendidikan di masing-masing daerah.
Ia mengaku hingga saat ini belum mengetahui bentuk penerapan karakter nilai yang diusulkan Nadiem Makarim.
• BEGINI Skema Program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Pengganti Ujian Nasional
Karena itu, ia berharap Nadiem segera melakukan pengujian pengganti UN agar bisa pula dipakai untuk mengukur kualitas pendidikan nasional.
Sebab, hasil pengukuran kualitas pendidikan nasional akan digunakan sebagai bahan masukan penyusun sistem pendidikan ke depan.
"Saya baru tahu nanti akan diuji (apakah pengganti UN) memiliki dan bisa jadi alat ukur. Alat ukur penting penting sebab masih meningkatkan standar-standar yang ada, itu kelihatan kemampuannya" ucap Ma'ruf.
"Enggak masalah ditiadakan tapi harus dikaji oleh Kemendikbud," ucap mantan Rais Aam PBNU itu.
Mendikbud Nadiem Makarim telah menyiapkan empat program ini sebagai kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar".
"Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi," ujar Nadiem di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tutur Nadiem.
