Berita Video

VIDEO: Aktivis Depok Minta Pelaku Korupsi di Arak Bugil Keliling Kampung 

Mereka pun mengklaim, sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung bisa berikan efek jera.

VIDEO: Aktivis Depok Minta Pelaku Korupsi di Arak Bugil Keliling Kampung 
Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Hukuman pelaku korupsi tidak hanya berbentuk pidana, namun disertakan ada sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung. Hal itu diserukan para pendemo di depan kantor Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Senin (9/12/2019) 

"Kenapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa tidak berani seperti di negara maju? Misalnya dihukum mati," tanya Harley.

Jokowi langsung merespons pertanyaan Harley.

Ia menjelaskan aturan hukuman mati ada di dalam UU Tipikor. Namun, sampai hari ini belum ada yang dihukum mati.

"Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan," jawab Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga hadir di acara tersebut.

Yasonna menjelaskan, hukuman mati menjadi salah satu ancaman dalam UU Tipikor.

Menurutnya, ancaman itu bisa diterapkan bila korupsi dalam kondisi bencana alam.

Sementara,  Jokowi mengaku masih mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), untuk membatalkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Hal ini disampaikan Jokowi seusai menyaksikan pesta pergelaran di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Terlebih, kata Jokowi, UU KPK hasil revisi belum sepenuhnya berlaku.

"Sampai detik ini kita masih lihat, mempertimbangkan, tapi kan UU-nya belum berjalan," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, UU KPK baru resmi berlaku setelah dewan pengawas (dewas) terbentuk dan pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik pada pertengahan Desember 2019.

Setelah itu, dia akan melakukan evaluasi terhadap jalannya UU KPK hasil revisi.

"Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan," cetus Jokowi.

Jokowi menambahkan, penindakan dalam pemberantasan korupsi memang perlu dilakukan.

Namun, sistem pencegahan sangat penting pula diterapkan agar penyelewengan tidak terjadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menghadiri pagelaran pentas#PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Dibanding, membuka dan memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengutus Wakil Presiden Maruf Amin untuk mewakili dirinya.

Lantas, apa alasan Jokowi ?

Jokowi menjawab alasan dirinya tidak hadir karena sudah berbagi tugas dengan Maruf Amin.

Dia mengaku setiap tahun selalu hadir di acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar KPK.

"Enggak, setiap tahun saya hadir. Setiap tahun saya hadir."

"Hanya ini kan Pak Maruf belum pernah ke sana," jelas Jokowi di SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12/2019)

Karena itu, pada peringatan Hakordia 2019, ia ingin memberi kesempatan kepada Maruf Amin yang baru menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Ya bagi-bagi lah, masa setiap tahun saya terus. Ini Pak Maruf belum pernah ke sana. Silakan Pak Maruf, saya di tempat lain," tuturnya.

Kehadiran Jokowi sebenarnya dinantikan para pimpinan KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap dapat menyampaikan perkembangan JAGA, aplikasi untuk memantau pelayanan publik yang diluncurkan Jokowi bersama KPK pada 2016 lalu.

Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku ingin Hakordia 2019 menjadi momentum baginya untuk bersalaman dan berpelukan terakhir kalinya dengan Jokowi.

Hal ini lantaran Saut Situmorang, Agus, dan pimpinan KPK Jilid IV periode 2015-2019, akan purna tugas pada 21 Desember mendatang.

Tanpa kehadiran Jokowi, harapan Agus dan Saut Situmorang pun pupus.

Namun, Saut Situmorang optimistis masih ada kesempatan berikutnya untuk dapat bertemu Jokowi, sebelum digantikan oleh pimpinan jilid V nanti.

"Mungkin sibuk ya, tapi nanti masih ada lain waktu ya untuk ketemu."

"Tadi kan kalau datang ingin dipeluk," ucap Saut Situmorang di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Saut Situmorang mengaku tak kecewa dengan keputusan Jokowi yang lebih memilih ke SMKN 57 ketimbang ke KPK.

Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya kewenangan Jokowi.

"Ya enggak boleh dong (kecewa). Kan Presiden harus memutuskan dia bertemu dengan siapa," paparnya.

Apalagi, kata Saut Situmorang, Jokowi menugaskan Wakil Presiden Maruf Amin untuk menghadiri Hakordia di KPK.

Menurut Saut Situmorang, pilihan Jokowi ke SMKN 57 dengan pertimbangan sikap antikorupsi harus dibangun sejak dini.

"Karena bagaimanapun kan kalau kita masuk jenjang pendidikan, semua jenjang pendidikan harus masuk."

"Jadi bagus lah jadi nanti generasi muda. Mungkin membagi waktu dengan wakilnya," ucap Saut Situmorang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12/2019), di Gedung KPK.

Tahun lalu, Jokowi membuka acara Hakordia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kali ini, acara yang dimulai pukul 09.00-12.00 WIB itu dibuka oleh Wakil Presiden Maruf Amin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, Wakil Presiden Maruf Amin yang dijadwalkan hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini.

"Teragendakan Wapres besok (hari ini)," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (8/12/2019) malam.

Terpisah, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman mengatakan Jokowi dijadwalkan menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta pukul 09.00 WIB.

"Presiden akan berkunjung ke SMK Negeri 57," ucap Fadjroel kepada awak media.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah mengundang Jokowi untuk menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Agus Rahardjo sangat berharap kehadiran kepala negara pada peringatan tahun ini.

Hal sama juga dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Ia bahkan sampai berseloroh soal keinginannya itu, jika Jokowi hadir di acara Hakordia, lalu memeluk para pimpinan KPK di pengujung masa jabatannya.

"Saya belum tahu (Jokowi hadir atau tidak), tapi saya masih berharap hadir lah. Apakah Wapres hadir atau Pak Jokowi hadir."

"Pak Jokowi lah yang hadir, untuk bisa bersalaman terakhir kali, salam-salaman sama kami berlima, kalau perlu meluk Presiden-nya," harap Saut Situmorang, Minggu (8/12/2019).

Senin (9/12/2019) pagi, Jokowi lebih memilih menghadiri pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Pantauan Tribunnews.com, Jokowi hadir di acara yang bertepatan dengan momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu pada pukul 08.45 WIB, mengenakan kemeja putih lengan panjang.

Jokowi menyapa para tamu yang duduk di barisan depan.

Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Acara dibuka dengan Lagu Indonesia Raya. Berlanjut dengan pementasan drama 'Prestasi Tanpa Korupsi'.

Uniknya, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju ikut ujuk gigi.

Yakni, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Di perhelatan ini, Nadiem dan Whisnutama berperan sebagai siswa sekolah menengah.

Sedangkan Erick berperan sebagai tukang bakso.

Jokowi beberapa kali terlihat tertawa melihat penampilan para anak buahnya itu.

Jokowi lantas berpesan agar para pelajar mencegah perilaku korupsi sejak dini.

Ini lantaran perilaku korupsi bisa menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Anak-anak sejak dini harus mengetahui ini."

"Karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan negara kita," kata Jokowi di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Jokowi juga meminta para siswa tidak mencontoh prilaku dalam pentas seni bertajuk '#PrestasiTanpaKorupsi', yang diperankan oleh sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Tadi kan uang kas yang dipakai untuk pensi malah dipakai buat beli bakso."

"Sekecil apa pun (korupsi) itu enggak boleh, untuk beli permen pun enggak boleh," tegasnya.

Jokowi meminta budaya korupsi sekecil apapun tidak dilakukan pelajar.

Terlebih, biasanya korupsi yang besar terjadi lantaran sudah sering korupsi dalam hal-hal yang kecil.

"Kalau yang kecil tidak diperhatikan, nanti larinya ke yang besar."

"Enggak boleh (korupsi), waktu pembelajaran juga enggak boleh. Karena dari situ lah bibit korupsi akan muncul," ucapnya.

Jokowi mengatakan, korupsi menghacurkan kehidupan negara.

Selain itu, katanya, korupsi juga merusak kehidupan rakyat.

Sehingga, Jokowi ingin nilai antikorupsi sudah ditanamkan sejak dini, termasuk di lingkungan sekolah.

"Korupsi lah yang banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita, sampai kehidupan rakyat kita," paparnya.

Jokowi pun turut menyinggung praktik nepotisme hingga kolusi yang juga dilarang.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan korupsi tidak hanya soal uang, tapi ada juga korupsi waktu.

Terkhusus pada para guru, Jokowi meminta untuk menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa sejak dini.

Tidak lupa, Jokowi mengajak para siswa hidup disiplin, tepat waktu, percaya diri, optimis, berpikir produktif, dan berpikir kolaboratif. (*)

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved