Berita Video

VIDEO: Aktivis Depok Minta Pelaku Korupsi di Arak Bugil Keliling Kampung 

Mereka pun mengklaim, sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung bisa berikan efek jera.

VIDEO: Aktivis Depok Minta Pelaku Korupsi di Arak Bugil Keliling Kampung 
Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Hukuman pelaku korupsi tidak hanya berbentuk pidana, namun disertakan ada sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung. Hal itu diserukan para pendemo di depan kantor Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Senin (9/12/2019) 

"Kami juga bertugas untuk mengawal kebijakan Pak Jokowi," ujar Hersong.

Hukuman pelaku korupsi tidak hanya berbentuk pidana, namun disertakan ada sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung. Hal itu diserukan para pendemo di depan kantor Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Senin (9/12/2019)
Hukuman pelaku korupsi tidak hanya berbentuk pidana, namun disertakan ada sanksi sosial pelaku korupsi, yakni koruptor diarak bugil keliling kampung. Hal itu diserukan para pendemo di depan kantor Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Senin (9/12/2019) (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

Kata Jokowi Soal Hukuman Koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor), bisa diterapkan asalkan ada kehendak dari masyarakat.

Menurut Jokowi, hukuman mati bagi koruptor bisa dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tipikor, melalui revisi.

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor, itu dimasukkan (hukuman mati)."

Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) menjelaskan cara membumikan ideologi Pancasila.
Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) menjelaskan cara membumikan ideologi Pancasila. (@jokowi)

"Juga termasuk (kehendak anggota dewan) yang ada di legislatif (DPR)," ujar Jokowi di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Ketika ditanya apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merivisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi kembali menyebut itu tergantung kehendak masyarakat.

"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," katanya.

Masalah hukuman mati bagi koruptor muncul ketika seorang siswa SMKN 57 bernama Harley Hermansyah, mempertanyakan ketegasan pemerintah memberantas korupsi.

Ia mempertanyakan mengapa Indonesia tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor.

Halaman
1234
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved