Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap Optimalkan Anggaran Daerah

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, maka perlu dibangun sebuah ekosistem antikorupsi, yang dimulai dari pencegahan penyuapan.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap Optimalkan Anggaran Daerah
istimewa
Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Ir. H Arifin Lambaga, MSE (pegang micropohone-red) memberikan paparan dalam Workshop "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah" di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (9/12/2019). 

JAKARTA  – Tugas memimpin pelaksanaan program-program pemerintahan, menjadi tugas kepala daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam rangkaian itu, adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pengelolaan anggaran pemerintahan berperan sangat signifikan, sekaligus menjadi instrumen kebijakan multifungsi, untuk mencapai tujuan bernegara. 

Agar fungsi pengelolaan berjalan optimal, sistemnya harus baik dan benar, mencegah dari penyimpangan. 

"Untuk mengelola APBD secara optimal dibutuhkan aparatur negara yang profesional dan bekerja berdasarkan asas pemerintahan yang baik agar mampu mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara," ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah, PhD. 

Tanggapan itu disampaikan Prof Firmanzah dalam pidato pengantar Workshop "Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Berbasis Good Governance untuk Peningkatan Kesejahteraan Daerah" di Universitas Paramadina, Jakarta, Senin (9/12/2019).  Kegiatan ini juga digelar bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.  

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam organisasi pemerintahan, melalui penerapan ISO 37001, sebuah sistem yang dirilis organisasi standardisasi internasional, ISO, sebagai Anti-Bribery Management System.

Di Indonesia, sistem manajemen ini kemudian diadopsi Badan Standardisasi Nasional (BSN), sebagai SNI-37001 :  Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Ir. H Arifin Lambaga MSE mengungkapkan bahwa dalam penerapan SMAP, beberapa manfaat dapat yang diperoleh. Di antaranya, digunakan organisasi untuk membantu mencegah, mendeteksi, melaporkan, serta menangani kasus penyuapan.

"Dalam pemahaman kami, tindakan korupsi bukanlah suatu peristiwa tunggal. Terdapat ekosistem yang memungkinkan adanya dorongan pada penyimpangan itu. Termasuk dalam hal pengelolaan anggaran pemerintah,” ungkap Arifin Lambaga dalam pernyataan resminya, Senin (9/12/2019).

Menurut Arifin lambaga, untuk mencegah terjadinya penyimpangan itu, maka perlu dibangun sebuah ekosistem antikorupsi, yang dimulai dari pencegahan penyuapan. “Melalui penerapan standar ini, upaya membangun ekosistem anti korupsi dapat terbentuk," ujarnya. 

Halaman
12
Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Ichwan Chasani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved