Breaking News:

Penutupan Jalan

WARGA GUGAT Setukpa Polri Atas Tuduhan Tutup Akses Jalan Prana Sukabumi dengan Tembok

Dituding semena-mena menutup akses Jalan Prana, Cikole, Kota Sukabumi, Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian Republik Indonesia digugat warga.

Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Halaman restoran milik Benny Hoesin dan jalan akses warga di Jalan Prana, Cikole, Sukabumi yang dipagari tembok atau ditutup oleh Setukpa Polri, Jumat (6/12/2019). 

Sementara itu, Kepala Setukpa Polri, Brigjen Pol Agus Suryatno saat dikonfirmasi mengenai gugatan class action warga terhadap pihaknya soal penutupan akses Jalan Prana, Cikole, Sukabumi mengatakan, gugatan warga salah alamat.

"Ke Kabag Renmin AKBP Helmi saja. Ya, Pak Helmi," kata Agus.

Kabag Renmin Setukpa Polri, AKBP Helmi saat dikonfirmasi menjelaskan, tanah tersebut adalah milik Setukpa.

"Kalau tanah itu masuk di sertifikat Setukpa, mau diklaim jalan umum? Coba berpikir logis, Bung!" kata Helmi.

Helmi pun meminta awak media untuk menanyakan hal ini ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Coba tanya ke BPN, apakah pengajuan sertifikat boleh langsung hak pakai? Atau harus melalui hak pakai dulu? Lalu kamu tanya kepada masyarakat itu, mereka punya enggak sertifikat di atas tanah itu? Masih hidup enggak orang yang pertama menggunakan jalan tersebut sebelum Setukpa ada?" paparnya.

Menanggapi hal ini, pemilik restoran, Benny pun langsung angkat bicara.

"Masyarakat yang berbatasan dengan Jalan Prana punya sertifikat dan seperti kita izin-izin pun lengkap. Jalan tersebut sudah ada jauh sebelum terbitnya hak pakai kepada Setukpa. Dan digunakan oleh masyarakat sebagai akses jalan. Dahulu di peta kadaster jalan tersebut bernama Gang Prana. Peta kadaster terbit tahun 1992, sedang hak pakai terbit tahun 1997," jelas Benny.

Sedangkan menurut Helmi, semua hak atas tanah dibuktikan dengan akta otentik. "Bukan asal pakai menurut mereka," katanya.

Ketika ditanya bahwa menurut warga, mereka memiliki sertifikat hak milik, sedangkan, Setukpa hanya mempunyai hak pakai yang diberikan oleh negara, itu pun hak pakai rumah dinas, Helmi mengatakan, itu adalah klaim warga yang dianggapnya sepihak.

"Kalau dasarnya adalah hanya menurut mereka, menurut mereka saya tak mau menanggapi. Harus pakai dasar aturan, Bung. Jangan tendensius, jadi tidak perlu saya tanggapi lebih jauh," katanya.

Helmi memastikan bahwa pihaknya memiliki akta otentik sertifikat. "Sudah jelas, Setukpa memiliki akta otentik sertifikat," tegasnya.

Sayangnya, saat ditanya lagi mengenai Pasal 51, PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah bahwa pemegang hak pakai, HGU dan HGB wajib memberikan akses jalan, Helmi enggan menjawab. Begitu juga saat ditanya, mengapa Setukpa tidak taat dengan hukum agraria yang berlaku?

Ia hanya meminta awak media untuk menanyakan lagi ke BPN. "Anda tanya kepada BPN supaya jelas," katanya.

Sidang perdana gugatan class action Jalan Prana itu sendiri telah berlangsung pada tanggal 19 November 2019 lalu. Dalam sidang perdanaa, hadir hanya Tergugat IV (Kasetukpa) dan Tergugat V (Walikota Sukabumi).

Sedangkan, yang lain tidak hadir tanpa alasan. Karena pihak tidak lengkap, maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2019.

Dan para tergugat yang tidak hadir dipanggil kembali supaya hadir pada tanggal yang sudah ditetapkan majelis hakim.

Adapun pihak-pihak yang tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Kapolri (Tergugat II), Kalemdiklat Polri (Tergugat III), Kasetukpa Lemdiklat Polri (Tergugat IV), Walikota Sukabumi (Tergugat V), BPN Kota Sukabumi (Turut Tergugat I).

Lalu, Menteri Keuangan RI (Turut Tergugat II) dan Gubernur Jawa Barat (Turut Tergugat III). (bum)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved