Alih-alih PNS Jakarta Timur Naik Kendaraan Umum Tiap Jumat Pertama, Parkir Liar Malah Menjamur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov DKI Jakarta dilarang membawa kendaraan pribadi pada Jumat pekan pertama pada setiap bulannya.

Kebijakan yang diberlakukan pada masa kepemerintahan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sejak 2013

Kebijakan itu tersebut tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi PNS DKI.

Kala itu, Ahok menginginkan agar seluruh PNS di Pemrov DKI Jakarta membiasakan diri untuk menaiki transportasi umum setiap sebulan sekali. Ahok menilai sering terjadi kepadatan lalu lintas mana kala memasuki Jumat.

Alih-alih melatih para PNS menaiki transportasi umum, parkir liar malah menjamur di sekitar Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Terdapat banyak kendaraan roda dua dan empat yang diparkirkan di pinggir jalan dan bahkan di atas trotoar.

Kendaraan yang diduga merupakan milik para pegawai di Pemkot Jaktim tersebut terpantau memarkirkan kendaraannya di dekat Kantor BPN Jakarta Timur.

Seorang juru parkir bernama Aki (56) mengatakan hal tersebut sering terjadi pada Jumat pertama di awal bulan.

"Memang begini kan dari dulu. Tiap awal Jumat setiap bulan pokoknya, pada parkir di luar sini," kata Aki di dekat Kantor BPN Jakarta Timur, Cakung, Jumat (6/12/2019).

Aki mengatakan bahwa mayoritas kendaraan tersebut merupakan milik para PNS yang bertugas di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pintu utama Kantor Wali Kota yang terletak di Jalan DR Sumarno ditutup, begitu pula pagar yang terletak di belakang gedung.

"Sama pamdalnya ditutup semua pintu, jadi pada parkir di sini," ujarnya.

Hal itu diperkuat saat Wartakotalive.com melakukan pengecekan di tempat parkir dalam gedung. Parkiran yang biasanya dipenuhi kendaraan kini menyisakan banyak tempat kosong.

Hanya ada beberapa kendaraan roda dua dan empat saja yang memarkirkan kendaraan di sana.