Handphone Hasil Pabrik Ilegal di Kamal Muara Berpotensi Cepat Rusak, Ini Kata Kapolres

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan spesifikasi handphone yang dirakit oleh tersangka pemilik pabrik NG diragukan.

Handphone Hasil Pabrik Ilegal di Kamal Muara Berpotensi Cepat Rusak, Ini Kata Kapolres
Wartakotalive.com/Junianto Hamonangan
Polres Metro Jakarta Utara ungkap adanya pabrik handphone ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (28/11) lalu. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Junianto Hamonangan

PENJARINGAN, WARTAKOTALIVE.COM - Handphone yang dihasilkan pabrik ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara diyakini cepat mengalami kerusakan.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan spesifikasi handphone yang dirakit oleh tersangka pemilik pabrik NG diragukan.

"Karena tidak ada uji spek ataupun ijin Postel yang mengatakan atau yang mempersyaratkan bahwa barang telekomunikasi tersebut lulus uji," ucap Budhi, Senin (2/12).

Sehingga handphone yang dirakit secara ilegal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.

Selain diduga akan cepat rusak, juga mengakibatkan panas yang berlebih.

"Kita bisa memprediksi bahwa handphone ini mudah rusak. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh misalnya dicas cepet panas," ungkapnya.

Lebih jauh, Budhi mengatakan bahwa ada sekitar 70 jenis handphone yang dirakit tersangka bersama dengan 29 karyawan selama menjalankan aksi dua tahun terakhir.

"Kalau unitnya ada sekitar 18 ribu unit handphone yang sebagian besar memang sudah siap untuk diedarkan," tutur Budhi.

Pelaku dijerat dengan Pasal 104 Jo Pasal 6 dan/atau Pasal 106 Jo Pasal 24 dan/atau Pasal 111 Jo Pasal 47 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu juga Pasal 52 Jo Pasal 32 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Pasal 62 Jo Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved