Pelanggaran Izin Postel

UPDATE Begini Modus Pabrik Perakiotan Handphone Ilegal di Kamal Muara

UPDATE Begini Modus Pabrik Perakiotan Handphone Ilegal di Kamal Muara. Mereka mengimpor spare part dari luar negeri untuk kemudian dirakit di Indonesi

UPDATE Begini Modus Pabrik Perakiotan Handphone Ilegal di Kamal Muara
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Polres Metro Jakarta Utara ungkap adanya pabrik handphone ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2019) . 

Pabrik handphone ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yakni menjalankan aksinya dengan cara mengimpor spare part dari luar negeri untuk kemudian dirakit di Indonesia.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan pemilik pabrik handphone ilegal, NG menjalankan usahanya di ruko tersebut dengan izin perdagangan aksesori.

“Modus yang dilakukan tersangka ada dua, pertama mengimpor spare part handphone kemudian dirakit di sini kemudian dijual, dipasarkan di Indonesia,” ungkap Budhi, di lokasi, Senin (2/12).

Polisi Ungkap Pabrik Handphone Ilegal Beromzet Miliaran Rupiah di Kamal Muara

Modus kedua adalah menjual handphone impor dari negara tertentu di Indpnesia. Apabila ada masalah, mereka berani memberi garansi dan memperbaiki.

“Bahkan handphone yang rusak mereka ganti yang baru kemudian yang lama diperbaiki kemudian dijual lagi,” ungkap Budhi.

Budhi mengatakan spare part handphone yang diimpor berasal dari China. Begitupun dengan handphone yang dijual juga rata-rata mereknya berasal dari China.

“Dan ini tidak ada label bahasa Indonesia di dalamnya,” ungkap Budhi.

Pabrik Handphone Ilegal di Kamal Muara Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Sementara barang bukti yang disita yakni berupa handphone dengan berbagai merek seperti Coolmi, Prince dan lain-lain dengan jumlah lebih dari 18 ribu unit.

Pelaku dijerat dengan Pasal 104 Jo Pasal 6 dan/atau Pasal 106 Jo Pasal 24 dan/atau Pasal 111 Jo Pasal 47 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu juga Pasal 52 Jo Pasal 32 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Pasal 62 Jo Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved