Kasus Rizieq Shihab

Rizieq Shihab Disarankan Gugat Pemerintah Arab Saudi Jika Tak Dibolehkan Pulang, Atau Mengadu ke DPR

Rizieq Shihab mengaku masih dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi dengan alasan keamanan, atas permintaan pihak Indonesia.

Editor: Yaspen Martinus
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab saat di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umun, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).  

IMAM Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku masih dicekal oleh Pemerintah Arab Saudi dengan alasan keamanan, atas permintaan pihak Indonesia.

Pernyataan itu ia lontarkan melalui siaran video yang ditayangkan di panggung reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Menanggapi hal itu, pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan Rizieq Shihab bisa menggugat Pemerintah Arab Saudi.

Prabowo Dipastikan Absen, GNPF dan FPI Usahakan Rizieq Shihab Hadiri Reuni 212

Sebab, tak ada hak bagi negara mana pun untuk menahan seseorang yang bukan warganya untuk keluar dari negara tersebut.

"Sulit dimaklumi ada negara yang mencekal warga asing keluar dari negaranya, bukan karena yang bersangkutan memiliki kasus hukum."

"Tak ada hak bagi negara manapun menahan seseorang yang bukan warganya ke luar dari negara tersebut selama tidak ada masalah hukum."

KPK Masih Berharap Jokowi Terbitkan Perppu Saat Hari Anti Korupsi 9 Desember, Istana Tutup Pintu

"HRS bisa menggugat Pemerintah Arab Saudi jika hal itu dilakukan," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).

Ray Rangkuti mengatakan, gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan dalam negeri Arab Saudi, maupun melalui pengadilan di dunia internasional.

Oleh karena itu, ia turut mendesak Pemerintah Indonesia segera melindungi HRS atas pencekalan Pemerintah Arab Saudi terhadap dirinya.

Tak Cari Sensasi, Humphrey Djemat Tegaskan Calon Menteri Dipalak Parpol Rp 500 Miliar Benar Adanya

Menurutnya, Pemerintah Indonesia juga bisa digugat apabila terbukti benar melakukan tindakan itu.

"Saya kira para pengacara HRS dapat melakukan upaya hukum ini, dan paham betul hal ini dapat digugat ke pengadilan."

"Langkah hukum ini jauh lebih baik daripada saling menduga," katanya.

Tak Cari Sensasi, Humphrey Djemat Tegaskan Calon Menteri Dipalak Parpol Rp 500 Miliar Benar Adanya

"Selain diadukan ke pengadilan, para pengacara HRS juga dapat melakukan advokasi melalui DPR RI."

"Meminta Komisi I atau III memastikan apakah pengakuan HRS ini benar adanya."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved