Pelanggaran Izin Postel

Pabrik Handphone Ilegal di Kamal Muara Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pabrik Handphone Ilegal di Kamal Muara Pekerjakan Anak di Bawah Umur dengan gaji di bawah UMP DKI

Pabrik Handphone Ilegal di Kamal Muara Pekerjakan Anak di Bawah Umur
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Polres Metro Jakarta Utara ungkap adanya pabrik handphone ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (28/11/2019) lalu. 

Pabrik handphone ilegal di Ruko Toho Blok N 28 dan 30, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara diketahui mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto mengatakan tersangka NG, pemilik pabrik handphone ilegal, mempekerjakan 29 orang karyawan.

"Yang bersangkutan juga dalam proses pekerjaannya, mempekerjakan anak di bawah umur sebanyak 3 orang," kata Budhi, di lokasi, Senin (2/12/2019).

Budhi menerangkan 29 karyawan tersebut berstatus sebagai saksi karena mereka bekerja untuk NG dan sesuai dengan instruksi maupun arahan dari tersangka.

"Mereka bekerjanya Senin sampai Sabtu. Kebetulan pekerjanya ini juga rata-rata datang dari luar daerah," ungkap Budhi.

Para pekerja tersebut juga diketahui selama ini mendapat gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,9 juta per bulan.

"Kalau kita tanyakan kepada para saksi ternyata mereka juga dibayar di bawah UMP. Sebulan Rp 800 ribu plus uang makan dan seterusnya, kurang lebih total take home pay-nya Rp 1,6 juta," kata Budhi.

Polisi Ungkap Pabrik Handphone Ilegal Beromzet Miliaran Rupiah di Kamal Muara

Sementara barang bukti yang disita, yakni berupa handphone dengan berbagai merek seperti Coolmi, Prince dan lain-lain dengan jumlah lebih dari 18 ribu unit.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 185 Jo Pasal 68 dan 69 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Pelaku juga dijerat dengan Pasal 104 Jo Pasal 6 dan/atau Pasal 106 Jo Pasal 24 dan/atau Pasal 111 Jo Pasal 47 UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Selain itu juga Pasal 52 Jo Pasal 32 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Pasal 62 Jo Pasal 8 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Mirmo Saptono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved