Aksi 212

Bachtiar Nasir Menyebut Banyak yang Salah Paham Mengenai Khilafah dalam AD/ART FPI

Mantan Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir mengatakan, banyak yang salah paham mengenai visi misi FPI penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafa

Bachtiar Nasir Menyebut Banyak yang Salah Paham Mengenai Khilafah dalam AD/ART FPI
Warta Kota
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir 

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir mengatakan, banyak yang salah paham mengenai visi misi FPI penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah.

Sehingga proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) tak dapat selesai secara cepat, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

"Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah," kata Bachtiar di Monas, Senin (2/12/2019).

Dikatakan Bachtiar, khilafah dan NKRI versi FPI itu berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.

 Starting XI dan Link Live Streaming Atletico vs Barcelona, Mainkan Griezmann, Suarez dan Messi

 MAHASISWA ITB Meninggal Usai Ngebut Bikin Skripsi 7 Hari Non-Stop Tak Tidur Viral, Ini Kronologinya

 Kalah dari Vietnam, Ini Skenario Indonesia Untuk Lolos Semifinal Sea Games 2019

 KIM JONG UN Tersenyum Luncurkan Rudal Balistik ke Amerika Serikat, Sengaja?

Dirinya meluruskan jika FPI telah berkomitmen pada NKRI dan Pancasila. Sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.

"Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah. Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami," katanya.

Bachtiar juga meminta pemerintah untuk bertemu dengan pihak FPI untuk meluruskan pengertian dan pandangan terhadap FPI. Sehingga dapat secara jelas dan memahami arti dari visi misi itu.

 KRONOLOGI Meninggalnya Calon Taruna Poltekip Hukum dan HAM di Depok Setelah Menjalani Latihan

“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI. Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI," ujarnya.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Mendagri Tito Karnavian menyebut proses perpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved