Dikawatirkan Pakai Uang APBD untuk Menarik Simpati Pemilih, Bawaslu Jabar Awasi Calon dari Petahana

Beberapa program yang rentan terjadinya pelanggaran adalah pembagian bantuan terhadap warga Depok mulai dari bantuan rumah layak huni dan iuran BPJS

Warta Kota/Vini Rizki Amelia
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan saat memberikan keterangan saat media gathering bersama wartawan Depok di Gedung Sasono Mulyo, Kalimulya, Depok, Sabtu (30/11/2019). 

Bawaslu Jabar mulai memantau pergerakan wilayah-wilayah di dalam naungannya yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung September 2020.

Salah satunya adalah keikutsertaan para incumbent yang menjadi konsen Bawaslu.

Sebab, bukan tak mungkin jika para incumbent menggunakan beberapa cara menarik simpati calon pemilih melalui program-program di dalam pemerintahan yang menggunakan uang negara.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, mengatakan, beberapa program yang sudah di desain jangan sampai diselipkan pesan-pesan kampanye.

“Karena normanya akan menjadi domain Bawaslu ketika ini sudah masuk dalam tahap pencalonan,” kata Abdullah saat media gathering bersama wartawan Depok di Gedung Sasono Mulyo, Kalimulya, Depok, Sabtu (30/11/2019).

Hal itu dikatakan Abdullah menjadi tidak adil bagi publik karena program yang bersumber dari APBD tak lain merupakan uang rakyat.

Dalam Undang-Undang, kata Abdullah, ditetapkan pelarangan menggunakan dana APBN, APBD, dan APBDes (desa) untuk kampanye.

“Sangat tidak fair ketika seluruh publik ikut menyumbang. Ini bagian dari fairness dalam kontestasi politik,” tutur Abdullah.

Kalau nantinya terbukti adanya pelanggaran tersebut, Abdullah mengaku hal itu sudah masuk pada unsur pidana.

“Jika terbukti maka akan menggugurkan kerawanan calon,” papar Abdullah.

Halaman
123
Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dedy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved