Breaking News:

FPI Disarankan Hapus Kata Khilafah Islamiyah di AD/ART Agar Bisa Diakui Negara

PAKAR Hukum Tata Negara Juanda menyarankan Front Pembela Islam (FPI) menghapus embel-embel Khilafah Islamiyah dalam anggaran dasarnya.

Alija Berlian Fani
Kantor sekretariat FPI di Petamburan III, Rabu (2/11/2016). 

PAKAR Hukum Tata Negara Juanda menyarankan Front Pembela Islam (FPI) menghapus embel-embel Khilafah Islamiyah dalam anggaran dasarnya.

FPI dinilai harus patuh kepada negara untuk bisa diakui.

"Saya pikir ubah saja, diperbaiki saja, lepaskan syariatnya, lepaskan kata-kata Khilafah Islamiyah," ucap Juanda di Hotel Ibis Thamrin, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (30/11/2019).

FPI Nyatakan Setia pada Pancasila tapi di Anggaran Dasarnya Ternyata Masih Sebut Khilafah

Juanda menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah tepat dengan mempertanyakan perkataan Khilafah Islamiyah dalam perpanjangan SKT FPI.

Tito Karnavian diminta tidak terburu-buru memberi restu jika masih ada perkataan yang berkesan ambigu.

"Ini adalah sebuah preventif policy, kebijakan yang sifatnya preventif pencegahan."

Menteri Agama Bilang Khilafah di AD/ART FPI Beda dengan HTI, Anggap Masalah Enteng

"Nah, mencegah jangan sampai ini terjadi berkembang hal-hal yang memecah belah, itu kewajiban dari Mendagri," tuturnya.

Juanda meminta FPI tidak perlu memusingkan hal tersebut.

Menurutnya, FPI hanya perlu merevisi sedikit AD/ART-nya.

93 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Punya KTP Elektronik, Sampai Akhir Tahun Bisa Tembus 100 Ribu

"Makanya yang satu harus taat asas dan hukum."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved