Pilkada Langsung
Mendagri Tito Karnavian yang Memulai, Tito Pula yang Meminta Polemik Pilkada Langsung Dihentikan
"Yang mengatakan (pilkada) dikembalikan ke DPRD siapa? Saya enggak pernah mengatakan sekalipun.
lihat foto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta publik tidak terus menerus menjadikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bahan polemik.
Menurut Tito, dirinya hanya mendorong evaluasi sistem pilkada agar pelaksanaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya.
"Yang mengatakan (pilkada) dikembalikan ke DPRD siapa? Saya enggak pernah mengatakan sekalipun. Jadi enggak usah dibahas dulu itu," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusa, Rabu (27/11/2019).
• Starting XI dan Live Streaming Valencia vs Chelsea, Live SCTV Pukul 00.50 WIB, Buru Tiket 16 Besar
• Jenazah Ir. Ciputra Bakal Disemayamkan Selama Seminggu Sebelum Dimakamkan di Cileungsi
"Intinya, saya sedang mengajak teman-teman akademisi dan teman-teman think-thank (cendekiawan), untuk selain membicarakan sistem pilkada, juga membicarakan indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis," lanjut dia.
Dengan kata lain, kata Tito, pihaknya melibatkan pihak eksternal yang kredibel untuk melakukan evaluasi pada sistem pilkada ini.
Tujuannya, agar pemerintahan di daerah ke depannya semakin baik.
"Kita ingin agar pemerintahan yang terbentuk, termasuk daerah, yang demokratis. Dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat," ujar Tito.
Diberitakan sebelumnya, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Mendagri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu sore.
Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pilkada.
• Selebrasi Setelah Cetak Gol ke Gawang Mantan Tim, Adam Alis Jadi Tak Enak Hati
Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini
"Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya, tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat," ujar Airin.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian untuk mereformasi partai terlebih dahulu sebelum mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah ( pilkada).
Hal tersebut berkaitan dengan usulan Mendagri yang meminta pilkada langsung dievaluasi karena menelan biaya tinggi dan membuat masyarakat terpolarisasi.
"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format pilkada. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).
