Kasus First Travel

Pengacara Bilal Rehman Menyarankan Negara Membuat Komisi Ganti Rugi untuk Mengurus Aset First Travel

Ia berharap, langkah upaya hukum terakhir, yaitu Peninjauan Kembali perkara First Travel, Presiden Joko Widodo merestui keinginan jamaah yang tertipu.

Pengacara Bilal Rehman Menyarankan Negara Membuat Komisi Ganti Rugi untuk Mengurus Aset First Travel
Warta Kota/Adhy Kelana
barang bukti kasus First Travel, diantaranya adalah mobil bermerek Nissan Xtrail, Land Rover dan mini bus Toyota Hiace yang terparkir di halaman Kejari Depok, Cilodong, Depok. 

Bilal Rehman Fachrudin, pengacara yang juga pemilik merek Bafar dan pemain film, mempertanyakan apa yang salah dengan putusan majelis hakim atas kasus First Travel.

Saat memutuskan perkara tersebut, majelis hakim mengacu Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP yang mengatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

"Perkara ini secara aturan sudah benar, tetapi secara keadilan sangat miris karena uang tersebut bukan aset negara yang dirugikan, tetapi masyarakat tertipu perusahaan terdakwa," kata Bilal Rehman.

Bilal Rehman Fachrudin, pengacara yang juga pengusaha dan pemain film.
Bilal Rehman Fachrudin, pengacara yang juga pengusaha dan pemain film. (istimewa)

Bilal Rehman ditemui di kantor law firm Bilal Rehman Fachrudin & Associates di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019) petang.

Menurut Bilal Rehman, titik lemah putusan tersebut ada pada sistem hukum negara Indonesia.

Indonesia, katanya, menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental), yaitu sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda.

Janji Bos First Travel Untuk Tetap Berangkatkan 6.000 Jamaah Kandas Karena Dipenjara

Korban First Travel Ancam Bertindak Tegas Jika Pemerintah Tak Memberangkatkan Umroh

Dalam sistem ini terdapat tiga ciri khas sistem hukum, yaitu hukum adalah yang dikofikasikan, hakim tidak terikat sistem preseden (doktrin stare decicis) dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (inkuisitorial).

Majelis hakim juga terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. "Hal ini berarti, kepastian hukum hanya berupa bentuk dan sifatnya tertulis," kata Bilal Rehman.

Kedudukan hakim sangat sentral, karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani, dan menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara, serta menerapkan hukuman.

"Tidak dikenal juri di dalam sistem ini," jelas Bilal Rehman.

suasana ruang sidang saat Majelis Hakim yang diketuai Ramon Wahyudi dan beranggotakan Yulinda Trimurti serta Nugraha Medica Prakarsa memutuskan sidang perdata putusan aset First Travel ditunda di ruang sidang utama, Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Senin (25/11/2019).
suasana ruang sidang saat Majelis Hakim yang diketuai Ramon Wahyudi dan beranggotakan Yulinda Trimurti serta Nugraha Medica Prakarsa memutuskan sidang perdata putusan aset First Travel ditunda di ruang sidang utama, Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Senin (25/11/2019). (Wartakotalive.com/Vini Rizki Amelia)
Halaman
123
Penulis: Irwan Wahyu Kintoko
Editor: Irwan Wahyu Kintoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved