Kabar Tokoh

Hotman Paris Kembali Datangi KPPU Kawal Kasus Dugaaan Persaingan Tak Sehat Grab

Hotman Paris mendatangi KPPU melanjutkan persidangan dugaan persaingan tak sehat yang dilakukan oleh Grab Indonesia, Selasa (26/11/2019).

Hotman Paris Kembali Datangi KPPU Kawal Kasus Dugaaan Persaingan Tak Sehat Grab
Warta Kota/Joko Supriyanto
Persidangan dugaaan persaingan usaha tak sehat Grab yang digelar di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta, Selasa (26/11/2019). 

Pengacara kondang Hotman Paris mendatangi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan persidangan dugaan persaingan tak sehat yang dilakukan oleh Grab Indonesia, Selasa (26/11/2019).

Dalam persidangan itu dihadirkan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono sebagai saksi dalam persidangan.

"Hari ini agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh tim investigator KPPU," kata Hotman, Selasa (26/11/2019).

Kasus dugaan persaingan tak sehat ini terjadi antara terlapor PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Permasalah itu berawal dari laporan salah seorang pengemudi taksi online yang menjadi mitra individu Grab di Medan.

 BONGKAR Soal Habib Rizieq Shihab, Dubes Arab Saudi: Ada Negosiasi oleh Otoritas Indonesia-Saudi

 Ini Kesaksian Warga Soal Rumah Mewah di Kemanggisan yang Digerebek Polisi Jadi Markas Penipu Online

 AHOK Jadi Komisaris Utama, Ini Tiga Tantangan Berat Pertamina yang Perlu Dituntaskan

 Arab Saudi dan Indonesia Negosiasi Pemulangan Rizieq Shihab, Mahfud MD Tak Terlibat

Di mana order prioritas yang diberikan Grab kepada mitranya yang tergabung oleh PT TPI mengakibatkan penghasilan driver berkurang secara signifikan.

Atas hal ini KPPU menindak lanjuti laporan itu, dan menemukan adanya persaingan tidak sehat yang terjadi.

Atas hal itu Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

 Seorang Pengusaha Travel Merasa Ditipu Pemuka Agama Terkait Dana Haji Senilai Rp 1,4 Miliar

Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved