Kabar Tokoh

Hotman Paris Ajukan Keberatan BPTJ Jadi Saksi Dalam Kasus Dugaan Persaingan Usaha Tak Sehat Grab

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kembali mengelar sidang dugaaan persaingan usaha tak sehat yang dialami Grab Indonesia di Ruang Sidang KPPU, Selasa

Hotman Paris Ajukan Keberatan BPTJ Jadi Saksi Dalam Kasus Dugaan Persaingan Usaha Tak Sehat Grab
Warta Kota/Joko Supriyanto
Persidangan dugaaan persaingan usaha tak sehat Grab yang digelar di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jakarta, Selasa (26/11/2019). 

 Habib Rizieq Dipastikan Segera Pulang, Pemerintah Indonesia Sedang Negosiasi dengan Arab Saudi

"Kebanyak masalah Komunikasi, karena tidak nyambung jadi semua berburuk sangka satu dengan yang lain. Kebanyakan masalah suspen semua Grab dan Gojek," kata Bambang.

"Kami keberatan. Dia tidak punya kewenangan buat memutus, tidak sesuai dengan jabatan Dia. Saya tahu Anda mau mengarahkan agar akhirnya aplikator yang salah," sahut Hotman Paris menyanggah.

Seperti yang diketahui kasus dugaan persaingan tak sehat ini terjadi antara terlapor PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Permasalah itu berawal dari laporan salah seorang pengemudi taksi online yang menjadi mitra individu Grab di Medan.

 Kapolda Papua Ungkap Sumber Dana KKB Papua, Dilakukan Tindakan Tegas untuk Kepala Kampung

Di mana order prioritas yang diberikan Grab kepada mitranya yang tergabung oleh PT TPI mengakibatkan penghasilan driver berkurang secara signifikan.

Atas hal ini KPPU menindak lanjuti laporan itu, dan menemukan adanya persaingan tidak sehat yang terjadi.

Atas hal itu Grab dan TPI diduga melakukan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bunyi Pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

JALUR Sepeda Tomang Raya Arah Slipi Sulit Steril di Sore Hari, Kasat Lantas Jakarta Barat Buka Suara

Pasal 15 Ayat 2 berbunyi, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. (JOS)

Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved