Jalur Sepeda

VIDEO: Anies Keluarkan Pergub Jalur Sepeda, Goweser Apresiasi

Payung hukum tersebut berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019, tentang Penetapan Jalur Sepeda.

VIDEO: Anies Keluarkan Pergub Jalur Sepeda, Goweser Apresiasi
Warta Kota/Adhy Kelana
PARKIR DI JALUR SEPEDA--Sebuah mobil Dinas Perhubungan diparkir di jalur sepeda di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019). Padahal jangankan parkir, kendaraan yang melewati jalur sepeda akan dikenai sanksi denda Rp 500.000 setelah masa sosialisasi berakhir per 20 November 2019 ini. 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terbitkan payung hukum bagi para pesepeda di Ibu Kota Jakarta.


Payung hukum tersebut berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019, tentang Penetapan Jalur Sepeda.


Menanggapi terbitnya aturan hukum yang memayungi pesepeda, beberapa peesepa menyambut baik akan adanya kebijakan yang melindungi mereka dalam bersepeda.

Berada di Jalan RS. Fatmawati Raya, tepatnya di Stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan beberapa pesepeda terlihat melintas ditegah waktu lalu lintas sedang dipadati kendaraan bermotor.


Para pesepeda yang melintas terpantau asyik menggoes sepedanya sembari menikmati perjalanan menuju tempat tujuannya.


"Bagi saya sendiri untuk bersepeda itu manfaatnya banyak untuk kesehatan terus polusi bisa berkurang," ucap Muksinin (30) saat sedang bersepeda seusai aktifitas kerjanya, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).


Ia mengaku, dalam melakukan perjalanan menuju tempat kerjanya, dirinya selalu menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya.


Dari tempat kediamannya di Jalan Karimun Jaya, Cilandak, Jakarta Selatan menuju tempat bekerjanya di Jalan Asem II, Cipete, Jakarta Selatan.


Ia pun mengaku, gembira mendengar terealisasinya payung hukum bagi para pesepeda.


"Bagus (diterbitkanya Pergub DKI Jakarta Noor 128). Sebab, sering terkendala bagi pesepeda itu kadang berebut dengan kendaraan bermotor gitu," ungkapnya.


Hal senada turut disampaikan oleh pesepeda lainnya yang kedapatan membawa sepeda lipatnya sehabis menggunakan MRT Jakarta.


Dwi (26) mengaku, belum mengetahui adanya payung hukum bagi para pesepeda ketika berada di jalurnya.


Namun, dirinya sangat mengapresiasi langkab Pemprov DKI Jakarta untuk melindungi hak-hak pesepeda ketika berada di jalurnya.


"Saya belum baca mengenai pergubnya. Sebenarnya kalau untuk yang menyangkut membela hak-hak sepeda saya mendukung. Karena juga sebagai pesepeda merasa ya sudah ada payung hukumnya yang ngebantu kita," ucap Dwi sembari meyiapkan sepeda lipatnya.


Ia mengaku, kerap menggunakan sepeda sebagai alat transportasi diribya untuk menuju tempat bekerjanya.


"Kadang saya dari rumah ke kantor itu dari CIrendeu ke Thamrin. Tapi kadang juga naik MRT dari Lebak Bulus ke Thamrin," pungkas Dwi.


Pergub DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019, diterbitkan Pemprov DKI Jakarta sebagai pelindung pesepeda saat menggunakan jalurnya.


Adapun pergub itu bakal menindak kendaraan bermotor bila melintas di atas jalur sepeda dengan hukuman penilangan maupun denda sebesar Rp. 500.000. (m23)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menerbitkan payung hukum soal keberadaan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer.

Jalur sepeda ini sudah diuji coba oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Regulasi itu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019, tentang Penetapan Jalur Sepeda.

Suporter Indonesia Dikeroyok Pendukung Malaysia, Sesmenpora: PSSI Jangan Diam Saja!

“Mulai hari ini (Jumat 22/11/2019) Pergub-nya sudah berlaku,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat jumpa pers di Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Dengan terbitnya aturan itu, pelanggar yang menerobos jalur sepeda di atas trotoar ataupun di bahu jalan dengan marka garis putih utuh, bisa langsung ditindak.

Hal ini mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Viral Aturan Penulisan Ucapan Kue Harus Sesuai Syariat Islam, Tous les Jours Indonesia Minta Maaf

Dalam Pasal 284 dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda, bisa dikenakan denda Rp 500.000.

Atau, kurungan penjara dua bulan.

Halaman
123
Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved