Rusuh Papua

VERONICA KOMAN Pulang Ke Indonesia, Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan: Saya yang Akan Menjemput

Janji Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan, yakni mengaku siap menjemput Veronica Koman di Bandara, bila Veronica Koman berani pulang ke Indonesia.

Editor: Panji Baskhara
ABC TV: The World
Janji Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan, yakni mengaku siap menjemput Veronica Koman di Bandara, bila Veronica Koman berani pulang ke Indonesia. 

"Kami setelah melakukan gelar perkara dan mengeluarkan DPO."

"Kami sudah melakukan upaya paksa dari pihak penyidik, yaitu melakukan pencarian ke rumah yang di Jakarta dan melakukan penggeledahan," kata Luki Hermawan di Polda Jatim, Jumat (20/9/2019).

Luki mengatakan, dari penggeledahan tersebut, ada sejumlah berkas yang dibawa polisi.

"Sementara masih diteliti dokumennya," ujarnya.

Status DPO ini dilakukan setelah Veronica Koman tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Jatim, Rabu (18/9/2019).

"Sudah beberapa tahap pemanggilan pertama, kedua, tidak hadir."

"Setelah itu kami melakukan upaya paksa dan DPO."

"Selama yang bersangkutan ada di Indonesia, siapa pun masyarakat mengetahui bisa memberikan informasi."

"Kalau anggota Polri yang melihat bisa penangkapan dan upaya paksa," jelas Luki.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Pemerintah Indonesia mencabut status tersangka Veronica Koman.

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan provokasi kerusuhan di Papua.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan tidak ada satu pun yang dapat mengintervensi kasus tersebut.

"Begini ya, konstitusi dibuat dari kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga, tidak ada satu pun yang dapat mengintervensi," tegas Frans ketika dikonfirmasi, Rabu (18/9/2019).

"Kalau ada yang memberikan masukan akan didengarkan Republik Indonesia ini, tapi tidak untuk mengintervensi," imbuhnya.

Di sisi lain, kepolisian kembali memanggil yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (18/9/2019) hari ini.

Pihaknya, kata Frans, memberikan tenggat waktu kepada Veronica Koman hingga petang nanti.

Frans juga menyebut kepolisian akan menerbitkan nama yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Hari ini terakhir (pemanggilan terhadap Veronica Koman). Pukul 18.00 WIB sudah waktu terakhir."

"Jadi sesuai dengan perintah Bapak Kapolda (Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan) kita minta petunjuk untuk diterbitkan surat DPO-nya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, desakan agar Pemerintah Indonesia mencabut perkara yang menjerat aktivis HAM Veronica Koman datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Para ahli Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) justru mendesak pemerintah Indonesia mencabut kasus Veronica Koman, sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.

"Kami mempersilakan pemerintah mengambil langkah terhadap insiden rasisme."

"Tetapi kami mendorong agar pemerintah segera melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi," kata para ahli seperti dikutip dari laman OHCHR, Rabu (18/9/2019).

"Dan mencabut segala kasus terhadap dia (Veronica Koman), sehingga dia dapat kembali melaporkan situasi mengenai HAM di Indonesia secara independen," papar mereka.

Para ahli itu adalah Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari Amerika Serikat, Dubravka Šimonovi dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Etiopia, dan Michel Forst dari Prancis.

Para ahli itu sekaligus menyampaikan, keinginan polisi mencabut paspor Veronica Koman, memblokir rekening, dan meminta Interpol menerbitkan red notice, turut menjadi perhatian mereka.

Dalam keterangan tertulisnya, OHCHR juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak peserta aksi, serta memastikan layanan internet tetap tersedia di Papua dan Papua Barat.

Sebab, pembatasan layanan internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 21 Agustus, dan penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, dinilai tak akan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya, para ahli menganggap pembatasan kebebasan berekspresi itu dapat membahayakan keselamatan para aktivis HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

"Secara umum, pembatasan internet dan akses terhadap informasi memiliki dampak yang merugikan terhadap kemampuan berekspresi seseorang."

"Serta untuk membagikan dan menerima informasi," demikian sikap mereka.

"Di sisi lain, akses terhadap internet berkontribusi untuk mencegah terjadinya disinformasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas," tambah mereka.

Kelima ahli tersebut pun sekaligus menyambut baik ketika pemerintah mulai membuka akses internet di sejumlah daerah di Papua pada 4 September 2019.

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan konten hoaks dan provokatif, terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat pada 4 September 2019.

Polisi menjerat Veronica Koman dengan sejumlah pasal dalam beberapa UU.

Antara lain Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan.

Juga, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica Koman yang bernada provokatif, salah satunya pada 18 Agustus 2019.

Unggahan yang dimaksud ialah, "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa."

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolda Jatim Siap Jemput Veronica Koman Pulang ke Tanah Air"

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved