News

Marwan Jafar Setuju Apabila Ahok Ditempatkan Menjabat di Salah Satu BUMN, Tapi Ada Syaratnya Lho

Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebutkan akan menjadi Komisaris Utama di salah satu BUMN ternama. Tapi ada syaratnya. Apa itu?

Marwan Jafar Setuju Apabila Ahok Ditempatkan Menjabat di Salah Satu BUMN, Tapi Ada Syaratnya Lho
Warta Kota/Heribertus Irwan Wahyu Kintoko
Marwan Jafar, anggota Komisi VI DPR yang juga mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, saat berbincang bersama wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). 

Marwan Jafar, anggota Komisi VI DPR RI tidak mempersoalkan penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Komisi VI DPR membawahi sektor perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia tersebut memberi syarat jika Kementerian BUMN ingin memasukkan Basuki Tjahaja Purnama kedalam BUMN.

Marwan Jafar, anggota Komisi VI DPR yang juga mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, saat berbincang bersama wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).
Marwan Jafar, anggota Komisi VI DPR yang juga mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, saat berbincang bersama wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). (Warta Kota/Heribertus Irwan Wahyu Kintoko)

Menurut Mawar Jafar, syarat paling penting apabila Basuki Tjahaja Purnama masuk ke BUMN adalah, mengubah sikap, perilaku dan tutur kata positif.

"Itu (mengubah sikap dan perilaku) adalah faktor utama. Bagaimanapun beliau pernah jadi narapidana dan masih ada laporan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang belum selesai," kata Marwan Jafar saat berbincang bersama wartawan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Banyak Ditentang, Fahri Hamzah Justru Dukung Ahok Pimpin Pertamina

Setelah Tarik Ahok dan Chandra Hamzah, Erick Thohir Sapu Bersih 7 Deputi Kementrian BUMN

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tetap menghormati keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, jika nantinya menjadikan Ahok sebagai salah satu komisaris utama di BUMN.

Mawar Jafar hanya mengingatkan supaya Ahok bisa menunjukkan sikap profesional dan kompetensi melakukan 'aksi bersih-bersih' di tubuh BUMN.

"Sepanjang dia (Ahok) kompeten dan profesional dan bisa memperbaiki, ya tidak ada masalah. Nanti akan ada evaluasinya kan," ujar Mawar Jafar.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Kompas.com/Kristianto Purnomo)

Saat itu Marwan Jafar mengapresiasi kebijakan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.

Setelah menjadi menteri, Erick Thohir membuat kebijakan dengan memberhentikan seluruh deputi dan sekretaris menteri.

"Itu terobosan berani. Saya berharap terobosan ini berdampak positif ke kinerja seluruh BUMN," kata Marwan Jafar.

Fahri Hamzah Kini Dukung Ahok, Ia Sarankan Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup

Selain Ahok, Mantan Pimpinan KPK Chandra Hamzah Juga Dipanggil Erick Thohir Terkait Urusan BUMN

Ia mengingatkan, untuk mengukur kinerja BUMN perlu diberi waktu maksimal setahun kedepan.

Indikator kinerja utama adalah terciptanya produktifitas kinerja BUMN yang semakin baik sekaligus mendongkrak sektor ekonomi secara nasional.

"Indikator tak hanya sekadar angka, tapi bagaimana menjaga keharmonisan sosial untuk terwujudnya kemakmuran rakyat Indonesia secara keseluruhan," kata Marwan Jafar.

Penulis: Irwan Wahyu Kintoko
Editor: Irwan Wahyu Kintoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved