Sengketa Lahan

Majelis Hakim Tinjau Sengketa Lahan di Jalan Taman Pluit Putri yang Akan Dibangun Sekolah

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta meninjau lokasi sengketa lahan hijau di Komplek Pluit Putri, Pluit, Penjaringan, Jakarta Uta

Majelis Hakim Tinjau Sengketa Lahan di Jalan Taman Pluit Putri yang Akan Dibangun Sekolah
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Majelis Hakim PTUN Jakarta meninjau lokasi sengketa lahan hijau di Komplek Pluit Putri, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019). 

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta meninjau lokasi sengketa lahan hijau di Komplek Pluit Putri Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019).

Warga yang ingin mengetahui lebih dekat, berkerumun menyaksikan kegiatan itu.

Pasalnya, PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) diduga melakukan penyalahgunaan izin bangunan di tempat itu.

Ketua Forum Komplek Pluit RT 03, 05 dan 06, Rosa Aliandoe mengatakan, kehadiran majelis hakim ke lokasi sengketa lahan itu untuk memastikan batasan-batasan dari kasus yang diperkarakan.

"Ya karena sidang terbuka untuk umum juga, maka warga berkumpul ingin tahu," ujar Rosa.

 18 Hari Jenderal Idham Azis Jabat Kapolri, Mengapa Posisi Kabareskrim Tetap Kosong?

 ALIRAN SESAT di Kabupaten Bekasi Berkembang Pesat, Ini yang Dilakukan Pihak Kepolisian

 POLITISI Gerindra Beberkan Daftar Penistaan Agama Sukmawati Soekarnoputri,Peringatkan Agar Hati-hati

 Hanif Dhakiri Sarapan Bareng Ahok, Mantan Menteri Jokowi Ini Ungkap Sebentar Lagi Istri BTP Lahiran

Pada kesempatan itu Rosa melihat bahwa pihak tergugat seperti tidak menguasai apa yang menjadi lahan yang diakuinya dalam sidang perkara di lokasi tersebut.

"Tergugat tadi terlihat banyak membolak balik dokumen, dan tidak mengetahui pasti bangunan yang akan dibangun," ujarnya.

Ia pun menambahkan, sebagai tergugat, seharusnya PT JUP mengetahui secara pasti mana saja yang menjadi batas atau patok lahan yang diperkarakan.

"Artinya, bila seperti ini mereka hanya mengira-ngira saja, begitu pun dengan dokumen dimiliki baik RT dan RW ditulis nol nol," jelas Rosa.

 SATPAM ILEGAL Sudah Berkali-kali Dirazia Tapi Tetap Membandel, Polda Metro Jaya Ancam Beri Sanksi

Sementara itu, Ketua RT 05/RW 06 Pluit, Yohana melihat sikap majelis hakim dalam sidang tersebut mampu bersikap netral kepada kedua belah pihak.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan dengan adil sesuai dengan tanggapan-tanggapan yang diajukan.

Sebelumnya, warga menolak rencana pembangunan sekolah Bina Tunas Bangsa (BTB) di Jalan Taman Pluit Putri, Komplek Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved