Banyak Ditentang, Fahri Hamzah Justru Dukung Ahok Pimpin Pertamina

Sikap Fahri Hamzah yang semula sangat menentang dan bersikukuh menjatuhkan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan agama kini berubah.

Fahri Hamzah justru dukung Ahok pimpin Pertamina saat ini.

Dukungan tersebut diungkapkan fahri Hamzah lewat program Aiman tayangan Kompas TV yang diposting ulang akun @R4jaPurwa; pada Selasa (19/11/2019).

Dalam tayangan tersebut, dukungan yang diberikan Fahri Hamzah merujuk pada Perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 27 Undang-undang Dasar (UUD).

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

"Pasal 27 Undang-undang Dasar jelas mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya," papar Fahri Hamzah.

Sehingga menurutnya polemik yang dialami Ahok harus diluruskan oleh pemerintah.

"Apa yang terjadi dengan saudara Basuki haruslah boleh terjadi pada seluruh orang di seluruh Indonesia ini, di setiap jengkal tanah Indonesia ini. Itu harus dijelaskan," imbuh Fahri Hamzah.

"Menjunjung tinggi hukum," tegasnya.

Sementara, terkait catatan buruk yang dilakukan oleh Ahok, Fahri menekankan pemerintah memiliki tugas untuk menjelaskan kepada masyarakat.

"Saya ingin pemerintah menjelaskan itu!," imbuhnya.

Sikap Ahok

Selain sejurus dengan Perundang-undangan, dukungannya terhadap Ahok memimpin Pertamina karena sikap Ahok.

Ahok yang terkenal merupakan sosok yang kerasa dan tegas menurutnya sangat dibutuhkan dalam pengembangan Pertamina.

"Kalau soal talenta saya termasuk yang menganggap BUMN itu memerlukan saudara Ahok, karena ada beberapa institusi di BUMN itu memerlukan orang keras, memerlukan orang tegas," jelas Fahri Hamzah.

Sehingga apabila demikian, pemilihan Ahok untuk memimpin Pertamina menurutnya, tidak menemui masalah.

Hal tersebut menilik segi hukum dan kemampuan Ahok yang tidak bersinggungan dengan persyaratan pengangkatan pejabat di BUMN.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah meminta agar pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk membela Ahok.

"Kalau itu dia (Jokowi) bikin clear, bela lah saudara Basuki dengan terbuka," imbuhnya.

Pembelaan katanya juga akan diberikannya apabila proses pengangkatan Ahok memimpin Pertamina dilakukan dengan benar.

"Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan," imbuh Fahri Hamzah.

"Harus fair (adil) dong semua orang di republik ini, ya harus mendapatkan hak-haknya. Nggak boleh ada orang yang selama-lamanya kemudian kita siksa seperti dulu kita menyikas Partai Komunis selama-lamanya nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh itu," tambahnya.

Dirinya kembali menegaskan dukungannya kepada Ahok memimpin Pertamina.

Sebab apabila penunjukkan Ahok memimpin Pertamina tidak meanggar ketentuan Perundang-undangan, Ahok menurutnya memiliki hak yang sama sebagai WNI.

"Kalau semuanya clear (tuntas), kalau Undang-undang membolehkan dia, kenapa tidak?," jelas Fahri Hamzah.

"Kenapa kita mesti menghalang-halangi orang yang punya hak secara Undang-undang untuk melakukannya," tambahnya.

Bukan Menyerah

Dukungan yang diberikan kepada Ahok disampaikannya bukan merupakan sikap merendah apalagi menyerah.

Pembelaan agar Ahok dapat memimpin Pertamina dijelaskannya lebih kepada sikapnya sebagai politisi.

Sehingga sikapnya dukung Ahok memimpin Pertamina menurutnya bukanlah aksi menyerah.

"Bukan menyerah, resiko politiknya akan diterima oleh presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN, tidak populer, dikritik orang, itu memang resiko hari-hari politisi," tegas Fahri Hamzah.

Sedangkan terkait kritik yang terus disampaikan berbagai pihak atas penunjukan Ahok memimpin Pertamina, Fahri Hamzah meluruskan.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal pengawasan pemerintah.

Apalagi lanjutnya, pemerintahan Jokowi kini telah memasuki periode kedua yang menurutnya harus dituntaskan dengan baik.

"Ya kan sosial media tidak bisa dibikin diem, media massa kan nggak bisa disuruh diem, pengamat kan nggak bisa dibikin diem, tapi keteguhan sikap presiden untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita perluka," jelas Fahri Hamzah.

"Dan presiden ini sudah di periode kedua, jangan banyak takut, kalau dia berani, bela secara berani! ," tegasnya.

Sehingga apabila ada anggapan jika penunjukan Ahok memimpin Pertamina merupakan keinginan Jokowi menurutnya sangat bagus.

"Kalau itu yang dia lakukan secara terbuka itu bagus menurut saya, atau presiden mengatakan, 'saya tidak ikut-ikut mengatur ', katakan menjadi direktur BUMN," ujarnya diakhir tayangan.

Sarat Muatan Politis

Dikutip dari Kompas.com; Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai Menteri BUMN Erick Thohir tak perlu risau dengan adanya penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama dari serikat pekerja Pertamina.

Menurut dia, Serikat Pekerja tidak memiliki yang alasan masuk akal menolak Ahok menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama Pertamina.

Penolakan itu lebih karena alasan politis dan takut jika Ahok akan bersih-bersih di Pertamina.

“Alasannya sangat politis menolak karena Ahok bahasanya kasar dan bikin heboh di Pertamina. Alasan seperti ini yang selalu dipakai para penolak Ahok, bahasanya yang cenderung kasar dan keras selalu diangkat agar mempengaruhi opini publik,” ujar Ferdy dalam keterangan tertulis pada Selasa (19/11/2019).

Ferdy menambahkan, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap marah-marah karena birokratnya tak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan banyak koruptor.

Bahasa yang keras adalah cara Ahok melawan politisi korup yang sering bermain-main dengan anggaran negara dan tak memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Menurut dia, kehebohan Ahok di DKI-Jakarta tidak pernah membuat pasar merespons negatif.

Saat ini IHSG sentimennya negatif, karena kondisi global belum kondusif.

“Ahok itu paham aturan, setiap kebijakan yang diambil di DKI-Jakarta selalu mengikuti aturan. Jika ditempatkan menjadi Direktur Utama Pertamina saya kira Ahok akan sangat paham di mana dia akan diam dan kapan dia akan berbicara lantang. Ketika terkait masalah korporasi dan strategi bisnis, saya kira Ahok akan menjaga cara bicara, jangan sampai strategi bisnisnya diketahui lawan bisnisnya,” kata Ferdy.

Sebelumnya, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Dikutip dari Tribunnews.com, dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh. (dwi)

https://money.kompas.com/read/2019/11/19/121700726/pengamat--penolakan-ahok-jadi-dirut-pertamina-sangat-politis?page=all