GrabWheels

Grab Indonesia Kasih 3 Aturan untuk Penyewa GrabWheels, Jika Dilanggar Denda 300 Ribu

Grab Indonesia bikin aturan ketat untuk pemakaian GrabWheels. Jika dilanggar pengguna kena denda 300 ribu

Wartakotalive/Joko Supriyanto
Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno 

DALAM upaya pencegahan pelanggaran pengguna GrabWheels, Grab Indonesia membuat sejumlah aturan bagi pemakai skuter listrik tersebut.

Hal ini menyusul beberapa peristiwa yang terjadi beberapa pekan lalu, tentu atas hal itu membuat Grab Indonesia berupaya serius untuk memperhatikan keselamatan bagi penggunanya.

Namun sebelum menggunakan skuter listrik itu dan beroperasi dijalan raya, maka bagi para pengguna perlu memperhatikan larangan yang telah diatur oleh Grab Indonesia.

Jika pengguna melakukan pelanggaran akan dikenakan denda sebesar Rp 300.000.

Dikarenakan fungsi skuter listrik GrabWheels sebagai bentuk moda jarak pendek, Grab Indonesia melarang pengguna untuk berboncengan saat mengunakan skuter listrik itu. Apalagi beban skuter listrik itu tidak lebih dari 100 Kg.

Demam Grabwheels, Berikut Ini Daftar Harga Skuter Listrik di Indonesia, Baterai Bisa Tahan 45 Jam

"Kita larang untuk berboncengan. Karena masih banyak kita lihat skuter ini buat berboncengan, ini yang akan kami selalu ingatkan," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno, Senin (18/11/2019).

Selain itu pihaknya juga membatasi usia pemakai skuter listrik ini.

Nantinya ada 300 mitra parkir yang tersedia di Jakarta akan diberikan edukasi agar hanya memberikan skuter listrik bagi yang sudah 18 tahun ke atas.

Demam Skuter Listrik, di Amerika Aturan Termasuk Sepeda Listrik Dianggap Ilegal di Jalan Raya

Tak hanya itu Grab Indonesia juga melarang penggunanya untuk berkecepatan di atas 15 kilometer dan tidak mengunakan helm.

Untuk itu nantinya kecepatan GrabWheels akan diatur maksimum 15 KM.

"Kita juga lengkapi lagi udah batasai kecepatan, kita juga sediakan helm," ujarnya.

Nantinya, pengawasan tersebut akan dilakukan pihak Grab dan bekerja sama dengan Pemeritah Provinsi DKI Jakarta.

Bahkan pihaknya juga akan menempatkan beberapa orang untuk melakukan pengawasan.

"Nanti untuk penegakkannya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Kami akan mengawasi bersama bagaimana pelaksanaannya di lapangan," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved