Breaking News:

Jalan Berbayar

Empat Catatan Soal Penerapan ERP di Jalan Kalimalang dari Pemkot Bekasi

Empat Catatan Soal Penerapan ERP di Jalan Kalimalang dari Pemkot Bekasi untuk BPTJ Jika Terapkan Sistem Jalan Berbayar atau ERP

Penulis: Muhammad Azzam | Editor:
Warta Kota/Muhammad Azzam
Jalan Raya Kalimalang atau Jalan KH Noer Ali Kota Bekasi. 

Pemerintah Kota Bekasi memberikan empat catatan terkait penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang pada tahun 2020 oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Hal itu diungkapkan oleh Kepal Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan.

Johan mengungkapkan secara garis besar Pemkot Bekasi setuju atas penerapan ERP itu. Selain untuk mengatasi persoalan kepadatan kendaraan di Ibu Kota DKI Jakarta.

"Tapi ada empat catatan yang harus diperhatikan, baik sarana prasaran dan juga teknisnya," kata Johan, Senin (18/11/2019).

Pertama, kata Johan, dalam area ERP itu harus ada angkutan umum massal.

Untuk di Jalan Kalimalang belum ada angkutan umum massal, yang ada hanya angkutan commuter yaitu angkot-angkot.

Kemudian kedua, masalah jalannya. Di Jalan Kalimalang sedang ada progres pembangunan Tol Becakayu, sehingga adanya penyempitan jalan.

"ERP kan minimal harus 8 meter, nah karena ada penyempitan itu lebar jalannya jadi 5 meter. Contohnya, 5 meter di sebelum perumahan PU, ramp on Galaxy sebelah kiri, kan itu jalan-jalan kecil semua," ujar Johan.

Ketiga, lanjut Johan, terkait teknis pungutan atau tarifnya. Hal itu harus dijelaskan secara rinci, bentuk dan mekasnismenya.

"Apa bentuknya retribusi, pajak, atau PNBP. Kalau retribusi, pajak kan ini menyangkut legalitas. Kalau legalitasnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh dong dipasang di wilayah orang lain," jelas dia.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved