Layanan Umum

12 Hektare Lahan TPU Pondok Kelapa Dikuasai Warga

Kepala Satuan Pelaksana TPU Pondok Kelapa Effendi Sianturi menyatakan lebih dari 6 hektare lahan di TPU Pondok Kelapa diduduki dan dijadikan pemukiman

Warta Kota/Rangga Baskoro
Kepala Satuan Pelaksana Tempat Pemakaman Umum Pondok Kelapa Effendi Sianturi 

Kepala Satuan Pelaksana TPU Pondok Kelapa Effendi Sianturi menyatakan, lebih dari 6 hektare lahan di TPU Pondok Kelapa diduduki dan dijadikan permukiman warga.

Tanah yang merupakan aset Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan tersebut diduduki sejak puluhan tahun yang lalu.

Effendi mengungkapkan, TPU Pondok Kelapa sebenarnya bagian dari TPU Zona 23 yang membawahi 3 TPU dekat lokasi tersebut.

Krisis Lahan, Tanah Kosong di TPU Pondok Kelapa Hanya Tersedia 100 Unit Liang Lahat

Luas total lahan yang dimiliki Pemprov DKI sebesar 32 hektare.

"Jadi TPU Zona 23 itu membawahi 3 TPU, ada TPU Pondok Kelapa, TPU Malaka 1 dan Malaka 2. Total lahan seharusnya 32 hektare," ujar Effendi di Kantor Pengelola TPU Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (18/11/2019).

Namun demikian, pada puluhan tahun lalu warga mendidirikan permukiman di sekitar TPU sehingga lahan yang tersedia kini hanya berkisar 20 hektare saja.

Dalam Sebulan, Sebanyak 60 Jenazah Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa

Permukiman tersebut juga menyebabkan lahan di 3 TPU di sekitar lokasi menjadi terpisah.

"Ya harusnya ini nyambung, dari TPU Pondok Kelapa, ke Malaka 1 sampai Malaka 2. Tapi karena ada rumah warga, jadi terpotong-potong, padahal itu lahan milik TPU," kata Effendi yang baru 3 bulan menjabat sebagai kasatpel.

Tinggal Tersisa 100 Liang

Tak hanya membuat 3 lokasi TPU terpisah, permukiman warga juga juga menyebabkan pihaknya kini menghadapi masalah keterbatasan lahan TPU.

TPU Tanah Kusir Jadi Tempat Sampah, Wali Kota Bakal Tegur Sudin Kehutanan Jakarta Selatan

Saat ini, lahan di TPU Pondok Kelapa kini hanya bersisa sekira 100 liang lahat saja.

Kasus sengketa lahan antara Pemprov DKI dan warga sekitar bahkan telah disidangkan hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Namun hingga kini, perjalanan kasusnya belum menemui titik terang.

Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat Berencana Tata Karet Bivak dan TPU Petamburan.

"Sudah sampai ke Mahkamah Agung kok. Tapi kan kalau masalahnya lahan kan enggak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka (warga) mengklaim bahwa itu tanah milik mereka. Susah juga kalau mau relokasi, paling enggak kan harus ada uang kerohiman dan sebagainya," ujarnya. 

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved