Anggaran DKI

Jauh Dari Rampung, DPRD DKI Minta Perpanjangan Tenggat Waktu Penyerahan RAPBD 2020

Pengajuan Rancangan APBD DKI 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri diperkirakan bakal melewati tenggat waktu yang ditetapkan, yakni 30 November 2019.

Jauh Dari Rampung, DPRD DKI Minta Perpanjangan Tenggat Waktu Penyerahan RAPBD 2020
Warta Kota/Rangga Baskoro
Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 

Pengajuan Rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperkirakan bakal melewati tenggat waktu yang ditetapkan, 30 November 2019.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih jauh dari rampung.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Banyak Temuan Anggaran Siluman, DPRD Minta Anies Baswedan Buka APBD DKI Jakarta

“Kami belum tahu berapa lama karena sekarang saja baru pembahasan KUA-PPAS, setelah itu pembahasan Rencana Kegiatatan dan Anggaran (RKA), itu yang paling penting karena ada rincian komponen kegiatan. Nggak mungkin kami membahas komponen yang segitu banyaknya dilakukan selama satu-dua hari,” ujar Zita.

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, komisi-komisi DPRD DKI dan unit kerja di lingkungan Pempro DKI harus membahas lebih dari 30.000 komponen yang ada pada KUA-PPAS.

Anies dan Ahok Keberatan Datang ke Acara ILC Bahas Kisruh Anggaran DKI, Ini Penyebabnya

Mengajukan Perpanjangan Waktu

Zita mengatakan akan mengajukan surat kepada Pemprov DKI terkait permohonan perpanjangan tenggat waktu penyerahan dokumen RAPBD DKI ke Kemendagri.

“Kami akan mengajukan surat kepada Pemprov DKI untuk diteruskan pada Kemendagri, sehingga ada penambahan tenggat waktu," ujar Zita.

Pimpinan DPRD: Potensi Defisit Rp 6 Triliun Anggaran DKI Jakarta Bisa Diantisipasi dengan Cara Ini

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Eksekutif dan legislatif kemudian membahas komponen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di rapat Badan Anggaran DPRD.

Fraksi PSI Klaim Telah Ingatkan Pemprov Soal Transparansi Anggaran DKI

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved