Tenaga Kerja

Apindo Kota Tangerang Selatan Ungkap Keberatan dengan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2020

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Selatan adalah menyatakan keberatan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apindo Kota Tangerang Selatan Ungkap Keberatan dengan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2020
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Sekretaris Apindo Tangerang Selatan, Yakub Ismail di BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (8/11/2019). 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang Selatan keberatan adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang naik 8,51 persen.

Kenaikan itu diprediksi adalah membuat Upah Minimum Kota (UMK) di Tangerang Selatan adalah dapat menyentuh angka sekitar Rp 4,1 juta dari yang sebelumnya Rp 3,8 juta.

Sekretaris Apindo Tangerang Selatan, Yakub Ismail mengatakan, dampak dari kenaikan UMK itu adalah dapat membuat perusahaan khususnya perusahaan padat karya gulung tikar.

"Karena tingginya upah, pembayaran bahan baku terhambat, produksinya tidak lancar, BPJS-nya pasti terhambat. Ujung-ujungnya bayar pekerjanya, separuh dulu, atau gimana, akhirnya jadi masalah dan tutup, pasti meninggalkan hutang," ujar Yakub di kawasan BSD, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat (8/11/2019).

Terjawab Fakta Masinis KA Dianggap Parkir di Perlintasan yang Viral Ternyata Bukan Lagi Beli Minuman

Menurut Yakub, efek dari kenaikan UMK sebelum-sebelumnya sudah terlihat langsung dengan adanya perusahaan besar yang sudah lebih dulu tutup.

"Kenaikan Rp 3,8 juta (tahun 2019) sudah cukup tinggi di Tangsel, warnanya sudah kuning menjelang merah. Artinya beberapa industri besar seperti Sandratex dan Surya Siam Keramik, industri besar tutup di Tangsel," jelasnya.

Selain itu, para pekerja juga dapat merasakan dampaknya berupa perampingan pekerja sampai pemberhentian besar-besaran.

Yakub pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keluhan dari para pengusaha terkait UMK di Tangerang Selatan sebelum ditetapkan.

WNA Korut Bos Pabrik Kertas Belum Ditetapkan Tersangka Meski Kerap Menganiaya Manajer HRD dan Buruh

Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Yantie Sari mengatakan, rekomendasi UMK Tangerang Selatan harus diserahkan paling lambat ke gubernur 21 November mendatang.

"Pemerintah paham dengan keadaan seperti ini, tapi kami harus tetap taat aturan dan taat hukum, taat azas juga berada di tengah," ujar Yantie.

Halaman
1234
Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved