Anggota DPD RI Desak Penegakan Hukum Kasus Penertiban Tambang di Belitung

Sebagai anggota DPD dapil Provinsi Babel, ia mendukung anggota DPRD Babel dan akan segera melaporkan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Anggota DPD RI Desak Penegakan Hukum Kasus Penertiban Tambang di Belitung
istimewa (dok pribadi)
Alexander Fransiscus Anggota DPD RI periode 2019-2014 Dapil Bangka Belitung. 

Kasus penertiban aktivitas tambang di Belitung yang berakhir ricuh mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung

"Kasus penertiban tambang yang berakhir ricuh harus diusut dan ditindak tegas. Proses perdamaian boleh saja tetapi persoalan hukum harus ditindaklanjuti, penegakan hukum tanpa tebang pilih," tegas Alexander Fransiscus kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Alexander Fransiscus, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan peringatan untuk seluruh komponen masyarakat yang berkaitan langsung dengan penertiban tambang ilegal.

VIDEO: Komika Kiky Saputri Takut dan Tak Bisa Tidur Usai Sindir Fadli Zon

"Merosotnya perekonomian, susahnya mencari pekerjaan menjadi alasan sebagian orang melanggar aturan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Simbol negara, pemerintah daerah sudah tidak dihargai," tegas Alexander Fransiscus.

Karena itu menurut Alexander, pemerintah harus menyelesaikan dan membereskan persoalan tumpang tindih perizinan, penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Kita mendesak agar penyelesaian tumpang tindih perizinan, kejelasan status perhutanan sosial, penegakan aturan yang tidak tebang pilih," tegas Alex.

Ia mengatakan, Rapat Dengar pendapat (RDP) antara Wakil Gubernur Babel Abdul Fattah dengan angota komisi II DPRD Babel sudah digelar.

VIDEO: Mantan Staf Ahok yang Jadi Anggota DPRD Ungkap Anggaran Aneh Pasir dan Tipe Ex

Sebagai anggota DPD dapil Provinsi Babel mendukung anggota DPRD Babel dan akan segera melaporkan ke Kapolri dan Panglima TNI.

"Patut diduga ada oknum aparat yang ikut bermain di dalamnya karena tidak mungkin masyarakat berani menambang di kawasan hutan lindung," jelasnya.

Kalau memang ada oknum aparat penegak hukum, lanjutnya, itu jelas sebuah pelanggaran kode etik dan apabila ada pejabat yang bermain dengan pengusaha, maka harus ditindak.

"Hukum harus jadi panglima, Kami juga segera menyurati ketua DPR RI utk segera membuat Pansus mengenai permasalahan tambang ilegal yang ada di provinsi Babel. Ini membuktikan ada kegaduhan terhadap persoalan penambangan di Provinsi Babel," tuturnya

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul DPD Desak Penegakan Hukum Terkait Kasus Penertiban Tambang di Belitung, Penulis: respileba
Editor: Ardhina Trisila Sakti

Editor: Ahmad Sabran
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved