Kabinet Jokowi

Seperti Sejumlah Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Moeldoko Bakal Punya Wakil

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku bakal memiliki wakil seperti sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). 

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah mengatakan, susunan kabinet yang dibentuk menandakan Jokowi menilai perkawanan hanya berdasarkan perolehan suara.

"Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja," katanya saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

 Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Minta Doa Anies Baswedan karena Dianggap Sosok Religius

Padahal, menurut Inas, Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan Jokowi-Maruf di Pemilu 2019.

Partai Hanura ikut mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres.

"Padahal, Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin di KPU," ujarnya.

 Banyak Minum Air Putih! Jakarta Masih Bakal Terpapar Cuaca Panas Sampai Akhir Oktober 2019

Inas tidak menjawab terkait langkah Hanura selanjutnya setelah Jokowi-Maruf Amin menyusun kabinet.

Termasuk, apakah akan mengomunikasikannya kepada Jokowi atau tidak.

"Kita enggak tahu tuh," cetusnya.

 Sekjen PPP: Rizieq Shihab Enggak Susah Dibawa Pulang

Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.

Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.

 Pesan Tegas Ryamizard Ryacudu untuk Prabowo: Khilafah dan ISIS Harus dihancurkan!

“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."

"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar. Begitu pula penegakan hukum.

 Polisi Hentikan Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah, KPK Cuma Jadi Pendengar Saat Gelar Perkara

"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."

"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."

"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.

 PKS Sebut Jabatan Wakil Menteri Tak Sesuai Reformasi Birokrasi dan Ganggu Harmoni

Meskipun dirinya kini berada di luar pemerintahan, Yusril mengatakan tetap akan membantu pemerintah jika dibutuhkan.

“Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan berharap Pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan,” harap Yusril.

Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono angkat bicara soal tidak ada satupun perwakilan parpolnya yang mengisi di pemerintahan.

 Mahasiswa Korban Unjuk Rasa Ricuh Sudah Pulih, tapi Masih Harus Berobat ke Dokter Jiwa

Padahal, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini jadi salah satu parpol yang 'berkeringat' di Pilpres 2019.

"Pak Yusril secara pribadi diminta secara resmi menjadi ketua tim hukum paslon 01."

"Seingat saya tidak ada portofolio yang ditawarkan untuk Pak Yusril jika menang, dan sebaliknya yang diminta oleh Pak Yusril," kata Sukmo saat dihubungi, Jumat (25/10/2019).

 Kekayaan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Cuma Rp 84 Juta, KPK Duga Salah Input

Namun demikian, dia menyatakan wajar seandainya ada beberapa masyarakat yang kaget tak ada perwakilan dari PBB.

Sebab, kata dia, Yusril dianggap pernah tampil terdepan membela paslon 01 di sidang Mahakamah Konstitusi (MK).

"Bagaimana Pak Yusril tampil di MK mematahkan argumen tim hukum 02, dan MK memenangkan Pak Jokowi."

 Ini Nama 12 Calon Wakil Menteri yang Dipanggil Jokowi ke Istana

"Maka wajar jika sekarang masyarakat keget ketika PBB tidak mendapat satupun wakilnya di pemerintahan," ucapnya.

Kendati demikian, ia menyatakan tidak masalah dengan keputusan Jokowi.

Sukmo bilang, pihaknya ikhlas telah mendukung penuh dan berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin.

 ‎Gaya Duduknya Saat Perkenalkan Menteri Jadi Viral, Jokowi Mengaku Tidak Kesemutan

"Bagi Pak Yusril dan PBB bukan masalah dalam hal ini ditinggal."

"Kemenangan Pak Jokowi yang akan membawa Indonesia lebih baik, jauh lebih penting dibanding sekadar menempatkan kader PBB di pemerintahan," tegasnya

"PBB partai kecil walaupun gagah berani berjuang, tetapi tetap selalu mawas diri."

 Siang Ini Jokowi Bakal Lantik 11 Wakil Menteri, Ketua Umum Projo Dipanggil ke Istana

"Bahwa kekuasaan itu akan datang pada waktunya, ikhlas bekerja tanpa pamrih, tetap kawal Pak Jokowi," paparnya.

Senada, Sekretaris Jenderal PKPI Verry Surya Hendrawan juga mengatakan akan tetap mendukung Jokowi-Maruf Amin, meski kadernya tidak diajak bergabung di pemerintahan.

"Sesuai haluan partai dan sebagai partai pendukung pasangan Jokowi-Maruf."

 Jokowi Bakal Kejar Kasus Novel Baswedan ke Kapolri Baru, Sebut Ada Perkembangan Sangat Baik

"PKPI telah berkomitmen sejak awal bukan hanya untuk memenangkan pasangan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden."

"Namun juga untuk mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan," kata Verry, Jumat, (25/10/2019).

PKPI, menurut Verry, meyakini penetapan para wamen merupakan keputusan terbaik Presiden dan Wakil Presiden, demi lebih memuluskan roda pemerintahan.

 Mahfud MD Ungkap Kini Menko Punya Kewenangan Batalkan Kebijakan Menteri Lain

“Bahwa belum ada kader PKPI yang mendapatkan amanah, kami tentu saja menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, karena ini adalah hak prerogatif beliau."

"Kami memberikan dukungan tanpa syarat. Ini komitmen tulus kami, titik tanpa koma," ujarnya.

Berikut ini susunan lengkap Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

 Bantah Titipan PDIP, Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kantornya Saja Saya Tidak Tahu

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud MD

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi

9. Menteri Agama: Fachrul Razi

10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim

13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan Agus Putranto

14. Menteri Sosial: Juliari Batubara

15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto

18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif

19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate

22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo

23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil

27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo

29. Menteri BUMN: Erick Thohir

30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati

33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin. 

Berikut ini 12 nama wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju:

1. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

2. ‎Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono

3. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi

4. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

5. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo

7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong

8. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi

9. Wakil Menteri ATR/Kepala BPN Surya Candra

10. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin

11. Wakil Menteri BUMN Kartiko W

12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo. (Seno Tri Sulistiyono)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved