Pengurangan Sampah di Jakarta Tanggung Jawab Bersama

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta sudah menyusun roadmap pengurangan sampah di wilayahnya dari hulu ke hilir. Persoalan ini menjadi tanggung jawab

Pengurangan Sampah di Jakarta Tanggung Jawab Bersama - warta-kota-pemprov-dki-01.jpg
Istimewa
Warga menabung sampah plastik di Bank Sampah di Kel. Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Pengurangan Sampah di Jakarta Tanggung Jawab Bersama - warta-kota-pemprov-dki-02.jpg
Istimewa
Pengolahan Sisa Konsumsi Rumah Tangga Menjadi Kompos
Pengurangan Sampah di Jakarta Tanggung Jawab Bersama - warta-kota-pemprov-dki-03.jpg
Istimewa
Salah satu alternatif Pemprov DKI mengurangi sampah organik adalah dengan membudidayakan Maggot Black Soldier (BSF). Larva ini memakan sampah organik menjadi kompos. Maggot pun dapat dijual sebagai pakan ternak, unggas, dan ikan.

WARTA KOTA,JAKARTA - PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta sudah menyusun roadmap pengurangan sampah di wilayahnya dari hulu ke hilir.  Persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama. 

Penekanannya pada aspek perubahan paradigma dengan mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama terlibat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saat ini hanya memiliki satu lokasi pemrosesan akhir sampah yang terletak di Bantargebang, Kota Bekasi.

“Kami telah menghitung daya tampungnya hanya cukup untuk dua sampai tiga tahun ke depanm, jika tidak melakukan upaya-upaya strategis apapun,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Kampung Pengelolaan Sampah Percontohan RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Adapun strategi yang dituangkan dalam, Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terdiri dari pengurangan sampah di sumber, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, dan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).

KSD-KSD tersebut merupakan solusi yang dirumuskan atas permasalahan pengelolaaan sampah Ibukota yang sudah dirasakan menahun tanpa solusi efektif untuk jangka panjang. Pemprov DKI berusaha mengeksekusi KSD-KSD ini secara terukur untuk mewujudkan "Wajah Baru Pengelolaan Sampah." Saat ini, kata Gubernur DKI, proses eksekusi KSD tersebut sudah berjalan. “Salah satunya, kita dapat melihat, pengelolaan TPST Bantargebang sudah jauh lebih baik dalam 1-2 tahun terakhir,” katanya.

Dalam rangka memperpanjang umur teknis TPST Bantargebang, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sekarang sudah beroperasi, menambang sampah lama dari landfill (landfill mining) untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif (Refused Derived Fuel) industri semen. Bahan bakar alternatif dari sampah ini setara dengan nilai kalor batubara muda. Langkah-langkah ini dapat memperpanjang umur manfaat TPST Bantargebang. 

Dan pengelolaan sampah itu merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pengelolaan sampah terdiri atas aktivitas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

“Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penanganan sampah yang meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sedangkan pengurangan sampah yang meliputi 3R (reduce, reuse, recycle) dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih.

Bentuk kolaborasi Pemprov DKI dan masyarakat dalam pengurangan sampah adalah membuat gerakan Samtama atau Sampah Tanggung Jawab Bersama.

Andono menjelaskan, gerakan ini merupakan kolaborasi masyarakat, pemerintah dan stakeholder lainnya dalam suatu gerakan pengelolaan sampah dari sumbernya dalam hal ini adalah rumah tangga.

Halaman
1234
Editor: Andy Prayogo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved