Breaking News:

BPJS

Iuran Naik, Fadli Zon: BPJS Kesehatan Bukan Perusahaan Asuransi

Keputusan menaikkan iuran untuk mengatasi defisit anggaran dinilai Fadli Zon sangat tidak tepat, Sebab BPJS Kesehatan bukan perusahaan asuransi

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019). Fadli Zon sempat memberikan komentar soal isu Prabowo Subianto masuk Kabinet Jokowi.  

KENAIKAN iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat disesali Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.

Menurutnya, tindakan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam menaikkan Iuran untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan sangat tidak tepat.

"Sy baca, Menteri Kesehatan @KemenkesRI sedang mengevaluasi kembali daftar penyakit dan tindakan yg bisa ditanggung BPJS. Tujuannya, untuk membantu mengatasi defisit keuangan BPJS," tulis Fadli Zon lewat akun twitternya @fadlizon; pada Rabu (6/11/2019).

Pemerintah Larang Pakai Cadar dan Celana Cingkrang, Gus Miftah: Nggak Suka Ya Silakan Keluar

"Ini kan tidak benar. Bagaimana partisipasi publik akan meningkat kalau begini? Yang ada justru demoralisasi, kepercayaan masyarakat kepada BPJS dan Pemerintah jadi tambah rusak," tambahnya.

Secara umum, kebijakan menaikkan iuran BPJS ini menurutnya memiliki beberapa kekeliruan. Pertama, kebijakan ini hanya hendak menyelamatkan keuangan BPJS, tetapi tidak memikirkan implikasi bagi masyarakat luas.

"Sejak awal saya berpandangan, tidak seharusnya defisit yg ditanggung BPJS Kesehatan dialihkan seluruh bebannya ke masyarakat. Sebab, yg sedang kita bangun ini adlh sistem jaminan sosial kesehatan, bukan perusahaan asuransi," tegasnya.

Di Kelurahan Lagoa Bakal Tambah Dua RW yang Dihiasi Mural Warna-warni

Sehingga menurutnya, upaya yang ahrus dilakukan pemerintah adalah peran serta negara. Pemerintah ditekankannya harus meninjau ulang model pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini menggunakan sistem iuran atau premi asuransi.

Karena lanjutnya, dengan membebankan biaya jaminan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah seperti hendak melepaskan kewajibannya untuk menjamin akses kesehatan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pandangan selanjutnya meliputi waktu kebijakan dirilis, yakni sebelum tuntutan transparansi, efisiensi, serta tata kelola kelembagaan yang bersih benar-benar ditunaikan BPJS Kesehatan.

Bambang Pamungkas Berseteru dengan Pentolan Jakmania Garis Keras, Ketum The Jakmania Bereaksi

Sehingga, masyarakat tidak pernah mengetahui permasalahan kepesertaan atau tata kelola buruk yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved