Warga Blak-Blakan Bandingkan Kinerja Anies dengan Ahok Saat Memimpin Jakarta: Sekarang Enggak Jelas!

Kali ini, pria yang akrab disebut sebagai Raja Minyak dari Medan, yakni mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul wawancara warga Jakarta.

Bermula, Ruhut Sitompul bertanya ke warga Jakarta, soal anggaran lem Aibon DKI Jakarta yang capai Rp 82 Miliar, hingga bertanya perlu tidaknya rakyat Jakarta tahun anggaran Pemprov DKI Jakarta.

Sontak, seorang pria diwawancara Ruhut membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.

Di depan Ruhut Sitompul, warga blak-blakan bandingan kinerja Anies dengan Ahok, yang menurutnya DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan tidak jelas.

• Dipanggil Badan Kehormatan Karena Bocorkan Anggaran Lem Rp 82,8 Miliar, William Aditya: Saya Siap!

• Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

• RUHUT Tanya Pegawai Minimarket Ada Tidaknya Anak Sekolah dan Guru Beli Lem Aibon, Begini Jawabannya

"Perlu gak anggaran ini, pengajuannya, pengelolaannya rakyat harus tahu?" tanya Ruhut ke warga tersebut.

"Perlu, rakyat harus tahu," ucap pria yang mengenakan topi hitam tersebut di depan Ruhut.

"seperti zaman Ahok dulu. Semuanya transparan, enggak ada yang sembunyi-sembunyi," katanya pria tersebut.

Lebih lanjut, pria tersebut sebut DKI Jakarta dipimpin Anies Baswedan tidak jelas dan tidak ia ketahui.

• Merayakan 25 Tahun Karya Musik, Band GIGI Mendapatkan Kado Istimewa Exclusive Box Set

• Kepala Bapenda Kota Bekasi Mengaku Keluarkan Surat Tugas Buat Juru Parkir, Bukan Ormas

• BEGINI Nasib Pria 20 Tahun Kabur dari Bui, Menyepi Jadi Manusia Goa, Badan Kurus, Kumal, Bau, Viral!

"Kalau sekarang nih engak jelas, enggak tahu. Kegunannya apa, membangun trotoar malah mempersempit jalan, malah bikin tambah macet" jelasnya.

Selain singgung jalan Jakarta bertambah macet, ia juga menyebut polusi udara di Jakarta semakin bertambah.

"Polusi udara juga.. wah tambah banyak," beber pria tersebut.

Simak video lengkapnya di akun YouTube Ruhut Buka-Bukaan:

Ruhut Beli Lem Aibon di Minimarket

Seorang mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul mengkritik Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta soal polemik anggaran lem Aibon DKI Jakarta.

Ketika itu, Ruhut beli lem Aibon di minimarket dengan harga Rp 17.500, yang kemudian Ruhut bertanya ke kasir minimarket.

Saat itu, Ruhut bertanya ke kasir minimarket mengenai ada tidaknya anak sekolah dan guru membeli lem Aibon di minimarket.

Dengan santainya, petugas kasir minimarket jawab pertanyaan seorang pria yang dikenal dengan sapaaan si Raja Minyak dari Medan tersebut.

Demi mencari tahu mengenai ada tidaknya anak sekolah dan guru beli lem Aibon di minimarket, diungkap Ruhut di akun YouTube Ruhut Buka-Bukaan.

"Bu ada lem Aibon gak?" tanya Ruhut ke pegawai minimarket tersebut.

Saat itu Ruhut Sitompul membeli lem Aibon di minimarket seharga Rp 17.500.

Tanpa basa-basi, Ruhut langsung menanyakan hal tersebut ke pegawai minimarket.

Namun, sang pegawai minimarket menjawab "tidak ada".

Kesalahan Input

Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara mengenai cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI mengenai pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar.

Pihak dinas menduga, terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun 2020.

“Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi wartawan pada Selasa (29/10/2019) malam.

Susi mengatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, bahwa item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Dia memastikan, tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

“Itu ATK (alat tulis kantor) dan kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Susi meminta waktu untuk mengusut pihak yang menginput pembelian lem sebanyak Rp 82,8 miliar.

Namun dia memastikan, bahwa apa yang ditayangkan di website apbd.jakarta.go.id terdapat kesalahan input nilai dan item yang diajukan.

“Kami cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir hari Jumat (25/10/2019) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar.

Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.

Dalam cuitannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh oembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

William kemudian menyindir dinas, bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanuak dua kaleng setiap bulan.

“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa,” ungkap William, Selasa (29/10/2019) malam.

Anies Sebut PSI Cari Panggung

Anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan.

Salah satu yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 Miliar.

Hal itu ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajang pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).

Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review. Bedanya saya tidak manggung.

Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik. Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Loh kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung). Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Jadi saya sering bicarakan.

Orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, atau memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri.

Itu tiga pilihan itu kalau bicara. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali.

Anies Geram

Sebelumnya memang Anies Baswedan menyatakan kegeramannya melihat sejumlah anggaran yang membengkak, khususnya yang berasal dari Dinas pendidikan DKI Jakarta.

Disebutlah anggaran pengadaan ATK Disdik DKI yang meningkat signifikan dari semula Rp 349,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 1,654 triliun pada tahun 2020.

Hal tersebut juga ditunjukkan Anies dari jumlah anggaran operasional yang membengkak, antara lain

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 250 persen dari semula Rp 12,3 miliar menjadi Rp 43 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Utara sebesar 330 persen dari semula Rp 17,3 miliar menjadi Rp 74,8 miliar,

Sudin pendidikan 2 Jakarta Barat sebesar 352 persen dari semula Rp 22,8 miliar menjadi Rp 103,5 miliar,

Sudin pendidikan 1 Jakarta Pusat sebesar 420 persen dari semula Rp 25,7 miliar menjadi Rp 134,1 miliar.

Sudin pendidikan 2 Jakarta Utara sebesar 596 persen dari semula Rp 19,5 miliar menjadi Rp 136,3 miliar

Sudin pendidikan 2 Jakarta Selatan sebesar 677,4 persen dari semula Rp 25,9 miliar menjadi Rp 201,9 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Selatan sebesar 756 persen dari semula Rp 23,6 miliar menjadi Rp 202 miliar

Sudin pendidikan 1 Jakarta Timur sebesar 603 persen dari semula Rp 43 miliar menjadi Rp 303,2 miliar

Dan tertinggi Sudin pendidikan 2 Jakarta Timur sebesar 836,8 persen dari semula Rp 35,9 miliar menjadi Rp 337 miliar.

"Ini baru belanja alat-alat kantor, ini baru dikumpulkan dari anggaran yang naiknya di atas Rp 1 miliar ya.

Bapak ibu sekalian, your out, out. Karena kita tidak bisa menjelaskan kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan kepada publik, apalagi tujan yang maha kuasa. Tidak bisa," tegasnya.

Dirinya pun mengambil salah satu kasus kenaikan anggaran sangat signifikan dalam pembelian kertas F4 senilai Rp 38,9 miliar yang diajukan oleh Sudin Pendidikan 2 Jakarta Timur.

Terheran dengan besarnya anggaran tersebut, Anies pun meminta agar kasuidn Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur, Abdul Rachem untuk memaparkan asal muasal kenaikan anggaran tersebut.

Namun sayang, permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh sang pejabat yang menyebut tidak tidak tahu menahu anggaran tersebut.

Terlihat menahan emosi, Anies yang terlihat mengigit bibirnya segera meminta agar sang pejabat serta seluruh Kasudin Pendidikan seluruh wilayah Jakarta untuk segera memperbaiki kesalahan pengajuan anggaran tersebut.

"Ini salah kode rekening atau salah apa? kegiatannya penyediaan BOP SMA. Ini cuma satu kegiatan dengan nama belanja alat tulis kantor, ini dicek bapak-ibu"

"Ada kasudin? apa pak ini pak? kalau bapak aja tarik nafas, gimana saya. Apa?," tanya anies.

"Bapak ibu sekalian gini, kalau lihat masalah tidak perlu defensif, yes its a problem, we solved it (ya itu masalah, kita akan tangani)"

"Attitude-nya (sikap) harus begitu, jangan mari kita cari akrobat penjelasannya, jangan, tidak usah," jelas Anies.

"Masalah, akui, bereskan, masalah, akui, bereskan. Jadi jangan lakukan pembenaran, jadi ada masalah fix it (perbaiki itu)," tambahnya.

Cara Ahok Kontrol Anggaran

Sejak data anggaran APBD lem aibon dan pulpen miliaran rupiah jadi viral di medsos, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan sebut sistem e-budgeting tak smart.

Diketahui, sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta itu, warisan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP.

Soal anggaran lem aibon dan pulpen miliaran rupiah, Ahok ungkap cara mudah kontrol anggaran, sampai Ahok bisa tahu ada PNS mark up anggaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Dengan demikian, anggaran seluruh komponen itu mudah dikontrol.

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020.

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya akui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran.

KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani.

Yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).

Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan.

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020.

"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.

Ahok: Anies Baswedan Over Smart

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies soal e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart.

E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia jabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Sistem Tidak Smart

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal"

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu"

"Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu"

"Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta. (CC)