Diapresiasi KPK, Anies Baswedan Ucapkan Terima Kasih

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengapresiasi upayanya memperbarui e-budgeting.

Diapresiasi KPK, Anies Baswedan Ucapkan Terima Kasih
Warta Kota/Adhy Kelana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kenaikan UMP DKI Jakarta di gedung Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11/2019) 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengapresiasi upayanya dalam memperbarui sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan gubernur sebelumnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut, pembaruan sistem tersebut memiliki semangat untuk menjadikan penganggaran kegiatan DKI menjadi lebih transparan.

“Saya berterima kasih kepada KPK. Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting lebih transparan, kemudian kami bisa mengendalikan perilaku orang. Tujuan sebuah sistem dibangun itu, untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang diinginkan,” kata Anies saat HBKB di Jalan Sudirman, pasa Minggu (3/11/2019).

Kenaikan Upah, Depok Tunggu UMP Jawa Barat Rampung

Anies menyadari, setiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di DKI diisi oleh tipe orang yang beragam. Ada yang malas, rajin, jujur, kurang jujur bahkan tidak jujur. Karena itu, sistem yang tengah diperbarui ini akan membuat para pegawai harus mengikuti aturan yang benar.

“Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukan semua, sehingga harus rajin, harus jujur. Tapi kalau sistem itu hanya berfungsi bagi penggunanya jujur dan rajin saja, maka akan kecolongan terus,” katanya.

Menurut dia, memperbarui sistem warisan gubernur sebelumnya dalam rangka menekan potensi adanya penyimpangan anggaran. Nantinya sistem e-budgeting yang baru juga diklaim akan dibuat lebih canggih sehingga bisa mendeteksi anggaran janggal yang dimasukkan ke dalam sistem itu.

“Ada faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi. Bahkan masyarakat akan disediakan kolom komentar,” katanya.

Namun demikiam, Anies berjanji penjelasan mengenai pembaruan sistem e-budgeting akan dipaparkan di akhir tahun. Hingga kini, Pemprov DKI masih fokus membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 bersama DPRD DKI.

Calon Kepala Desa di Bogor Berikrar Tak Akan Gugat Hasil Pilkades ke Pengadilan

“Tapi nanti lengkapnya, pada saat kami luncurkan dan kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi yahitu tadi, yah kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, yah dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan. InsyaAllah nanti segera beres,” jelasnya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved