Pengamat: BUMN Harus Diperkuat, Aparat Penegak Hukum Jangan Cari-Cari Kesalahan Investor

"Sinergi Kawal BUMN concern terhadap upaya-upaya untuk mendorong penguatan BUMN agar terus menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional selain swasta"

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. 

Lembaga Sinergi Kawal BUMN mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo agar aparat hukum tidak mencari-cari kesalahan investor, pelaku usaha hingga BUMN agar iklim investasi dan usaha nasional dapat tumbuh dengan baik.

Pernyataan ini disampaikan Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan dalam siaran pers yang diterima redaksi. Willy menyatakan perlu komitmen semua pihak guna mendukung program investasi yang baik bagi negara, agar ada kepastian dalam berusaha.

"Sinergi Kawal BUMN concern terhadap upaya-upaya untuk mendorong penguatan BUMN agar terus menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional selain swasta". Ujar Willy.

KISAH Menteri Agama Marahi Pejabat BUMN karena Tak Hormati Lagu Indonesia Raya, Dianggap Sakit

Sosok Mucikari Eks Finalis Pariwisata, Berstatus Mahasiswa, Punya Stok 42 Wanita Prostitusi Online

Laura Theux Ingin Menikmati Hal Berharga Dalam Hidup dengan Menjauhi Sosial Media

Apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi terhadap kepastian berinvestasi menurut kami harus didukung secara sungguh-sungguh.

Sebelumnya, Sinergi Kawal BUMN menyampaikan rasa prihatin atas munculnya persoalan yang terjadi antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT KCN dalam kasus pelabuhan Marunda Jakarta.

PT KCN dinilai banyak melanggar perjanjian kerjasama antara lain soal setoran dividen yang tak dibayar sejak 2015 kepada PT KBN. Selain itu, dalam konsesi pengelolaan pelabuhan Marunda yang dirancang selama 70 tahun, potensi kerugian negara mencapai 50 triliun rupiah.

Reaksi PNS Bercadar, Jika Harus Memilih Antara Tetap PNS atau Bercadar, Saya Pilih Tetap Bercadar

Sinergi Kawal BUMN menilai perlu itikad baik semua pihak, tidak hanya pemerintah, akan tetapi juga pihak swasta agar iklim investasi yang sehat dapat terwujud.

Sinergi Kawal BUMN juga mendukung langkah pengembangan Kawasan Industri Takalar, Sulawesi Selatan yang di inisiasi PT. KBN, Kemenperin serta Kemenko Perekonomian sebagai road map pengembangan industri kawasan nusantara.

Rapat Terbatas Pertama 

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (30/10/2019).

Halaman
12
Editor: Wito Karyono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved