Breaking News:

Berita Video

VIDEO: Pemrov DKI Ancam Cabut Keanggotaan BPJS dan KJP Warga Pelaku Tawuran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan mencabut keanggotaan BPJS maupun KJP bagi warga pelaku tawuran

Warga yang terbukti melakukan tawuran di wilayah Manggarai, Jakarta, terancam dicabut haknya atas fasilitas yang diberikan Pemprov DKI Jakarta berupa keanggota BPJS maupun KJP dan lainnya.

Hal ini tertuang dalam ikrar perdamaian yang dibacakan oleh perwakilan warga Kelurahan Menteng, Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, di Pasaraya Manggarai, Rabu (29/10/2019) malam.

Ikrar perdamaian sebagai salah satu upaya yang dilakukan Muspida Jakarta Selatan dan Muspida Jakarta Pusat untuk mencegah tawuran warga di Manggarai.

VIDEO: Truk Terguling di Flyover Kranji Bekasi Berhasil Dievakuasi Kamis Siang

Ada empat poin dalam ikrar tersebut.

1. Bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggungjawab bersama, oleh karena kami bersama aparat keamanan akan senantiasa membantu dan terlibat dalam pencegahan segala bentuk konflik sosial yang ada (tawuran, narkoba) serta berjanji untuk menghentikan semua bentuk pertikaian dan permusuhan guna terwujudnya rasa aman warga.

2. Mengutuk keras kepada para pelaku dan provokator yang telah memicu terjadinya tawuran, serta mendukung dilakukannya tindakan tegas dan diproses secara hukum kepada mereka yang terbukti melanggar hukum serta norma yang berlaku di masyarakat.

3. Mendukung dilaksanakannya pencabutan semua hak dan fasilitas yang telah diberikan Pemprov DKI Jakarta (BPJS, KJP, dll) kepada mereka yang telah  terbukti melakukan tindakan melanggar hukum.

4. Meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan pengkajian terhadap akar permasalahan yang menjadi pemicu tawuran serta menyusun program-program pemberdayaan yang dibutuhkan bagi para pelaku tawuran/narkoba.

Ditanya Soal Radikalisme, Komjen Idham Aziz: Radikalisme Tidak Bisa Diidentikan Dengan Islam

Saat dikonfirmasi soal adanya wacana pencabutan BPJS maupun KJP bagi pelaku tawuran, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan, langkah sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Ini baru sebatas menyetujui, menyepakati antarkelompok masyarakat ini, teknis pencabutannya seperti apa belum kita bahas. Tapi ini bisa sebagi efek jera bagi pelaku tawuran," kata Marullah saat menghadiri kegiatan doa bersama dan ikrar perdamaian cegah tawuran di Manggarai, seperti dikutip Antara.

Pasien Kelas I BPJS Langsung Niat Berhenti karena Jika Iuran Naik 100 Persen Harus Bayar Rp 800 Ribu

Halaman
12
Penulis: Muhamad Rusdi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved