Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikritik, Wakil Menteri Keuangan: Asuransi Swasta Bayar Berapa?

PEMERINTAH memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas mulai tahun depan.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikritik, Wakil Menteri Keuangan: Asuransi Swasta Bayar Berapa?
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama/pri
Foto kiri - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/pri. Foto kanan - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melambaikan tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 

PEMERINTAH memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas mulai tahun depan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kenaikan iuran merupakan bagian serangkaian upaya pemerintah dalam menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, berdasarkan audit BPKP, terdapat persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan, seperti tata kelola manajemen, pendataan, hingga hubungan antara BPJS dengan fasilitas kesehatan.

Komnas HAM Sebut Penembak Misterius di Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Terlatih dan Lebih dari Satu Orang

"Ini keseluruhannya harus diperbaiki, sehingga dapat memperbaiki tata kelola dan pasti akan meningkatkan efiaiensi dari penyelenggaraan BPJS."

"Tapi itu saja belum cukup, perlu ada penyesuaian tarif," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Terkait keberatan berbagai kalangan soal kenaikan iuran kelas 3, katanya, masyarakat perlu melihat biaya yang dikeluarkan dengan benefit yang didapat ketika menggunakan BPJS Kesehatan saat sakit.

Setelah Kunjungi Rumah Idham Azis, Komisi III DPR Gelar Uji Kepatutan dan Kelayakan Sore Harinya

"Bayar itu mendapat sesuatu, perlindungan kesehatan secara full dan jelas masyarakat mendapatkan manfaat."

"Ini pun terus dilakukan perhitungan, berapa sih level dari premi yang sesuai? Bisa dibandingkan ke asuransi swasta bayar berapa?" papar Suahasil.

Ia pun memastikan, setelah adanya kenaikan iuran, maka pelayanan kepada masyarakat seperti fasilitas kesehatan, layanan, dan proses klaim dari rumah sakit, akan lebih baik.

Jokowi Tak Terbitkan Perppu, Denny Indrayana: KPK Kita Sudah Mati

"Jadi ada orang sakit, ya harus cepet jangan dipersulit, bisa cepet diterima. Fasilitas kesehatan layanan juga mesti lebih bagus," tuturnya.

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved