Berita Bekasi

Penjelasan Pemkot Bekasi Terkait Rencana Pembiayaan Blanko E-KTP Menggunakan Anggaran APBD

Banyak warga keluhkan pelayanan pembuatan eKTP dan pemerintah Kota Bekasi hanya bisa mengeluarkan berupa Surat Keterangan Penduduk.

Penjelasan Pemkot Bekasi Terkait Rencana Pembiayaan Blanko E-KTP Menggunakan Anggaran APBD
istimewa
ILUSTRASI E-KTP 

Banyak warga keluhkan pelayanan pembuatan eKTP dan pemerintah Kota Bekasi hanya bisa mengeluarkan berupa Surat Keterangan Penduduk.

Kepala Bagian Humas Kota Bekasi Sajekti Rubiyah mengirimkan hak jawab terkait pemberitaan yang dimuat di Wartakotalive.com.

Sajekti Rubiyah menanggapi pemberitaan berjudul "Stok Blangko E-KTP Minim, Wali Kota Bekasi: Kalau Mendagri Susah, Kita Kirim Uang ke Mendagri" yang tayang pada Jumat, 25 Oktober 2019.

Sajekti Rubiyah menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers No 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Pers Wajib melayani Hak Jawab.

Berikut klarifikasi yang perlu kami sampaikan :

1. Pada berita tersebut memang benar, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Walikota Bekasi Dr H Rahmat mengusulkan Penggunaan APBD Kota Bekasi untuk mencetak Blangko KTP. Usulan ini dilakukan apabila APBN tidak mencukupi.

2. Pada judul berita tersebut kami menilai penggunaan kalimat ," Kita Kirim Uang Ke Mendagri," tidak tepat.
Kami harap, kalimat judul berita dapat diperhalus. Dan kami sampaikan tidak ada niat Pemkot Bekasi meremehkan Kementerian Dalam Negeri dalam kemampuannya melakukan kegiatan pengadaan blanko E-KTP.

Justru Pemkot Bekasi sangat membutuhkan ketersediaan stok blanko lebih banyak lagi dari Kemendagri karena tingginya permintaan warga akan pencetakan EKTP. Karena yang dirasakan selama ini masih banyak warga yang mengeluhkan pelayanan pembuatan eKTP dan pemerintah Kota Bekasi hanya bisa mengeluarkan berupa Surat Keterangan Penduduk.

3. Pemerintah Kota Bekasi sangat memahami tugas Kemendagri dalam pelayanan blanko E-KTP bukan hanya untuk warga Kota Bekasi saja namun semua warga di 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi berniat membantu dan mengusulkan pengadaan blanko E-KTP sendiri melalui APBD Kota Bekasi untuk memenuhi kebutuhan warga. Dan kebijakan ini kami harapkan dapat disetujui Kementerian Dalam Negeri.

4. Kondisi keuangan Pemkot Bekasi sekarang ini masih dalam menyeimbangkan fiskal antara pendapatan dan pengeluaran. Namun bagi kepentingan yang lebih penting, uang rakyat dari APBD Kota Bekasi kita pergunakan juga untuk membantu pemerintah Pusat melakukan pengadaan Blanko E-KTP.

Demikian Hak Jawab dan Koreksi kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Stok Blangko E-KTP Minim, Wali Kota Bekasi: Kalau Mendagri Susah, Kita Kirim Uang ke Mendagri

Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved