Gawai

Masyarakat Diingatkan Lagi, Jangan Kaget 6 Bulan Mendatang Ponsel Ilegal Akan 'Disita' Frekuensinya

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta masyarakat tidak kaget jika dalam 6 bulan mendatang ponsel ilegal tidak bisa digunakan lagi.

Masyarakat Diingatkan Lagi, Jangan Kaget 6 Bulan Mendatang Ponsel Ilegal Akan 'Disita' Frekuensinya
Warta Kota/Zaki Ari Setiawan
Pemusnahan ribuan ponsel ilegal di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (8/10/2019). 

"Ini sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perangkat telepon yang disalurkan melalui saluran yang resmi yang sudah membayar pajaknya dengan benar..."

MENTERI Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta masyarakat tidak kaget jika dalam 6 bulan mendatang, ponsel black market (BM) alias ponsel ilegal tidak akan lagi bisa digunakan.

Sebab, menurut Johnny, dengan adanya regulasi pembatasan IMEI, ponsel black market akan disita frekuensinya.

'Disita' yang dimaksud oleh Johnny tentu saja adalah pembatasan akses jaringan oleh operator seluler terhadap ponsel yang dibeli lewat jalur tidak resmi.

Sebelum Diblokir, Ponsel Ilegal atau BM Masih Diberi Waktu hingga April 2020, Silakan Registrasi

Ponsel Ilegal Kena Blokir IMEI, Tetap Bisa Terhubung dengan WiFi

Aturan Blokir Ponsel Ilegal via IMEI Sudah Disahkan, Berikut Tanggapan ATSI

Johnny mengatakan, hal tersebut memang kewenangan pemerintah untuk membantu penerimaan negara lewat pajak.

"Ini sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perangkat telepon yang disalurkan melalui saluran yang resmi yang sudah membayar pajaknya dengan benar," kata Johnny ditemui di kantor Kementerian Kominfo, Selasa (30/10/2019).

"Sekalipun murah ya nanti kalau perangkatnya disita atau dimatikan yang rugi pembelinya. Ngga bisa komplain kepada negara itu, kenapa belinya di pembeli yang salah," kata Johnny.

Ia melanjutkan, regulasi pemblokiran IMEI juga dimaksudkan untuk menekan angka penyelundupan ponsel pintar.

Sekaligus agar negara bisa mengendalikan ekspor dan impor.

"Karena yang selundupan ini tidak terdata juga di impor kita, yang mengakibatkan negara terkait neraca perdagangan menjadi bingung," kata pria berdarah NTT ini.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved