Breaking News:

Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Besar-besaran

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keputusan pemerintah menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
ILUSTRASI BPJS Kesehatan 

"Kenaikan iuran 100 persen ini juga akan menyebabkan keinginan untuk membayar iuran malah menurun," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (30/10/2019).

Saat ini, fasilitas kelas 3 BPJS Kesehatan memang masih banyak diisi oleh rakyat miskin.

Sehingga, katanya, akan mengakibatkan peserta nonaktif semakin meningkat.

 DPR Pastikan Calon Pimpinan KPK Ini Bisa Dilantik Meski Usianya Tak Sesuai Syarat UU Baru

Ia menyarankan agar mereka dapat dibantu pemerintah dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI), meski kuotanya sekarang masih terbatas.

"Seharusnya pemerintah mempertimbangkan masukan DPR yang meminta iuran kelas 3 tidak naik sampai selesainya proses pembersihan data PBI," kata Timboel.

Timboel menambahkan, latar belakang persoalan utama adalah pasal 34 Perpres 75/2019, yakni tentang kenaikan iuran peserta PBPU atau peserta mandiri yang sedemikian besarnya.

 Ini Alasan Jokowi Kembali Kunjungi Papua Setelah Dilantik Jadi Presiden untuk Periode Kedua

"Iuran kelas 3 menjadi Rp 42.000, kelas 2 Rp 110.000, dan kelas 1 Rp 160.000."

"Kenaikan ini sangat memberatkan peserta mandiri yang akan berakibat pada keinginan membayar dan kemampuan membayar yang menurun," ulasnya.

Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan resmi naik seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (29/10/2019).

 Komnas HAM Ungkap 8 dari 9 Korban Tewas Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta Akibat Peluru Tajam

Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang termasuk mengatur soal iuran.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved